TEMPO.CO, Jakarta - Letnan Jenderal Djaka Budhi Utama yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) dikabarkan akan mengisi posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai. Informasi mengenai penunjukan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai beredar di kalangan wartawan pada Senin, 19 Mei 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, Djaka dijadwalkan dilantik dalam waktu dekat bersama Bimo Wijayanto yang akan menempati posisi Direktur Jenderal Pajak. Namun, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, mengaku belum menerima informasi terkait pergantian posisi Dirjen Bea Cukai dari Askolani kepada Djaka. “Sampai hari ini Mabes TNI belum menerima informasi mengenai hal tersebut,” ujar Kristomei saat dimintai konfirmasi oleh Tempo pada Senin, 19 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang elit Partai Gerindra yang dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto membenarkan kabar tersebut. Ia menyampaikan bahwa penunjukan Djaka didasarkan pada latar belakangnya di bidang intelijen. Djaka dipercaya mengemban tugas sebagai Dirjen Bea Cukai untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan.
Sebelum bergabung dengan BIN, Djaka memiliki rekam jejak panjang di dunia militer. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan), Asisten Intelijen Panglima TNI, serta Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Ia kemudian diangkat sebagai Sekretaris Utama BIN berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 yang diterbitkan pada 18 Oktober 2024.
Eks Anggota Tim Mawar
Djaka Budhi merupakan mantan anggota Tim Mawar. Tim Mawar dikenal luas sebagai kelompok yang terkait dengan kasus penculikan aktivis menjelang masa Reformasi. Sejumlah mantan anggotanya diketahui masih memiliki karier yang cemerlang hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahkan sekarang di era Presiden Prabowo.
Majalah Tempo edisi 1998 memberitakan bahwa berdasarkan dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Militer Jakarta tahun 1998, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997 dengan tujuan memburu dan menangkap para aktivis yang dianggap radikal. Dalam persidangan tersebut, Bambang menyatakan bahwa aksinya dilakukan atas dasar hati nurani demi menjaga kepentingan nasional.
Tim Mawar diketahui terdiri dari sepuluh anggota selain Bambang, yaitu Kapten Infanteri F.S. Multhazar, Kapten Infanteri Nugroho Sulistiobudi, Kapten Infanteri Yulius Stefanus, Kapten Infanteri Untung Budiarto, Kapten Infanteri Dadang Hindrayuda, Kapten Infanteri Joko Budi Utomo atau Djaka Budhi Utama, Kapten Infanteri Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.
Pada saat itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perwira tinggi, termasuk Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi P.R., serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan. Hasil pemeriksaan DKP menyimpulkan bahwa aksi penculikan aktivis pada tahun 1997 dilakukan dengan sepengetahuan dan atas perintah para pimpinan Kopassus saat itu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan tanggapan atas pesan yang dikirimkan Tempo pada Senin, 19 Mei 2025, terkait kabar penunjukan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki komentar terkait informasi tersebut.
Daniel Ahmad Fajri, Melynda Dwi Puspita, Dewi Nurita dan Hendrik Khoirul Muhid berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Saling Tuding Rekrutmen Komando Cadangan di Papua
