TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pendidikan karakter ala militer untuk siswa nakal dengan melibatkan TNI-Polri sudah dimulai di Purwakarta dan di Bandung. “Di Purwakarta 30 (anak). Yang hari ini di sini 30 di Kota Bandung,” kata dia selepas memimpin apel Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan, pendidikan ala militer untuk siswa nakal dimulai di Purwakarta, kemarin, Kamis, 1 Mei 2025. Dalam apel tersebut, ia menyinggung bahwa pelajar yang mengikuti pendidikan ala militer di Purwakarta tersebut merupakan pelajar yang terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Ia tidak merinci jenjang pendidikan pelajar tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara di Kota Bandung, ada 30 siswa. Dedi Mulyadi mengatakan, pelajar yang menjalani pendidikan semi militer tersebut berasal dari jenjang pendidikan SMP dan SMA yang dimulai hari ini, Jumat, 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan, kriteria anak yang disertakan dalam pendidikan semi militer tersebut dimulai dari jenjang pendidikan SMP. “Kriterianya itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kami tidak akan menerima,” kata dia.
Dedi mengatakan, dirinya sudah mengirim surat edaran pada seluruh sekolah di Jawa Barat untuk memberitahukan pelaksanaan pendidikan ala militer yang khusus ditujukan pada pelajar yang kenakalannya sudah mengarah pada tindak kriminal. “Dua hari yang lalu sudah ada surat edaran, ditujukan ke sekolah-sekolah,” kata dia.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, syarat yang mutlak adalah harus ada penyerahan oleh orang tua yang dituangkan dalam surat di atas materai. “Kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai, artinya bahwa pemerintah daerah kemudian jajaran TNI-Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya itu juga sudah payung hukum,” kata dia.
Pria yang kini akrab disapa KDM itu mengatakan, di Purwakarta siswa yang disertakan dalam pendidikan ala militer tersebut ditempatkan di barak milik satuan Resimen 1 Sthira Yudha/Kostrad. Sementara di Bandung ditempatkan di Rindam III/Siliwangi. Pelajar tersebut akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah khusus yang berada di barak militer tersebut.
Dedi Mulyadi membeberkan kegiatan siswa di barak militer tersebut menargetkan perubahan perilaku dengan penekanan pada disiplinnya. Siswa akan diminta tidur pukul 8 malam dan bangun pukul 4 pagi hari. Siswa tersebut kemudian wajib membereskan tempat tidur dan membersihkan toilet. Dilanjutkan salat subuh bagi yang muslim, olahraga, sarapan pagi, lalu masuk kelas untuk mengikuti pembelajaran dengan guru yang didatangkan dari sekolah sekitar.
Pukul satu siang siswa berisitrahat dan kemudian mengikuti pendidikan keterampilan seperti belajar bertani, berkebun, elektro, atau otomotif. “Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolahnya, cuma gurunya saja ngajarnya di sana,” kata Dedi.
Soal pembiayaannya, ia mengaku sementara akan didanai dari biaya operasional kepala daerah. “Sementara ini saya support, bupati juga support dari biaya operasional mereka. Kayak bupati Purwakarta itu dari biaya operasional, dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem, kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masak kita gak bisa ngirim makan sih, pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, gak ada masalah,” kata Dedi.
Ia pun menanggapi sejumlah kritik yang ditujukan pada program pendidikan karakter ala militer yang ditujukan pada siswa nakal. Ia beralasan, pendidikan yang digunakan menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolahnya masing-masing. Siswa tersebut juga masih tercatat sebagai pelajar di sekolahnya masing-masing, hanya teknis pembelajaran dilakukan di kelas khusus di barak militer.
“Dari aspek perlindungan anak kan gak ada problem. Gini deh, paskibra dilatihnya sama siapa?, TNI, kemudian ada sekolah SMA yang di dalamnya pendidikannya dikelola oleh tentara, Sekolah Taruna Nusantara, kan sistem pendidikannya model militer, semi milter, jadi bukan hal baru,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengatakan, pelajar yang mengikuti pendidikan ala militer tersebut akan menginap sampai maksimal setahun. Selama mengikuti pendidikan di kelas khusus tersebut siswa menginap di barak militer.
Namun, tidak menutup kemungkinan siswa cukup hanya tiga hari mengikuti pendidikan ala militer tersebut. “Tergantung perkembangan pertumbuhannya, nanti kan disesuaikan. Bisa jadi yang sudah sebulan sudah bugar, sudah baik. Ada yang tiga hari baik. Tergantung nanti anaknya sudah bagaimana,” kata dia.
