BADAN Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjajaran mengkritik perayaan May Day oleh serikat pekerja yang menggandeng Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua BEM Kema Unpad Ezra Al Barra menilai hal tersebut terjadi lantaran adanya kooptasi dari kekuasaan terhadap gerakan buruh.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut dia, upaya kooptasi itu sebagai pola lama yang diproduksi ulang oleh negara setiap tahunnya. Upaya kekuasaan menundukkan gerakan buruh juga dilakukan lewat pengaburan kesadaran kelas.
"Misalnya tidak ada pengakuan identitas buruh dalam klasifikasi pekerjaan di KTP yang digantikan dengan istilah seperti pegawai 'swasta' atau 'wiraswasta," kata dia dalam keterangannya pada Kamis, 30 April 2026.
Dia mengatakan pengaburan kesadaran kelas melalui kooptasi berdampak pada tergerusnya identitas kolektif kelas pekerja. Solidaritas antarsektor, ujar dia, juga menjadi melemah.
Selain itu, Ezra mengatakan keputusan sejumlah organisasi serikat pekerja yang mengemas May Day sebagai perayaan seremonial menunjukkan munculnya upaya depolitisasi terhadap gerakan buruh.
"Ketika momentum perjuangan diubah menjadi panggung simbolik saja yang akomodatif terhadap kekuasaan, maka substansi tuntutan berisiko dikesampingkan," ucap Ezra.
BEM Kema Unpad juga menyoroti kecenderungan personalisasi negara yang dilakukan oleh kepala negara. Ezra menjelaskan, personalisasi itu terjadi lantaran agenda publik yang semestinya lahir dari perjuangan kolektif digeser menjadi figur individu presiden.
Dia mengatakan personalisasi negara itu tak hanya terjadi menjelang peringatan May Day Internasional pada 1 Mei mendatang. Menurut Ezra, hal ini sudah terjadi ketika pengesahan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang diklaim pemerintah sebagai hadiah.
Padahal, kata dia, disahkannya UU PPRT itu hasil dari perjuangan elemen masyarakat selama dua dekade lebih. "Narasi yang membingkai May Day sebagai hadiah dari Prabowo kepada buruh adalah suatu hal yang problematik dan menyesatkan," ucapnya.
Ezra menyatakan upaya kooptasi dan personalisasi terhadap agenda publik juga berbahaya. Sebab hal itu akan mengaburkan batas antara negara sebagai institusi publik dan kekuasaan personal.
Peran buruh akan tereduksi menjadi sekadar penerima kebijakan alih-alih subyek politik. BEM Kema Unpad menyatakan gerakan buruh harus tetap dijaga independensinya, termasuk memperkuat kesadaran kelas di tengah upaya pemerintah memecah belah.
"Juga dipastikan bahwa May Day tetap menjadi momentum perjuangan, bukan sekadar perayaan," kata Ezra.
Adapun BEM Kema Unpad bakal berunjuk rasa di peringatan May Day 2026. Aksi demonstrasi itu bakal digelar bersama Aliansi Jatinangor Bergerak di Pangkalan Damri, Jatinangor, Jawa Barat pada Jumat siang, 1 Mei 2026.
BEM Kema Unpad menyatakan unjuk rasa peringatan Hari Buruh sebagai bentuk solidaritas. Serta sebagai upaya penyampaian aspirasi terkait kondisi ketenagakerjaan dan pemenuhan hak-hak buruh Indonesia.
