TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan program bantuan dana pendidikan bagi guru yang belum menamatkan jenjang sarjana (S1) atau setara diploma 4 (D4) di Hari Pendidikan Nasional 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyebut ada 12 ribu kuota yang tersedia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Masing-masing menerima Rp 3 juta per semester. Dan itu dialokasikan untuk sekitar 12 ribu guru di Indonesia," kata Mu'ti saat menghadiri peringatan Hardiknas di SDN Cimahpar 5, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Agar para guru bisa menerima bantuan pendidikan itu, Mu'ti mengatakan syarat utama yang harus dipenuhi adalah guru yang mendaftar dipastikan belum menyelesaikan pendidikan.
Berdasarkan hal itu, Mu'ti merumuskan tiga mekanisme pendaftaran. Pertama, bagi guru yang sudah menempuh diploma 2 (D2) dan diploma 3 (D3) bisa melanjutkan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Kedua, program ini juga ditujukan bagi guru yang sudah menyelesaikan D4 atau S1 tapi ijazahnya tidak diakui karena belum linier dengan jurusan pengajaran. Mu'ti menjanjikan guru-guru tersebut akan dibantu mendapatkan pengakuan karena Kemendikdasmen telah membuat nota kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Itu nanti kami data dan bisa kami akui ijazahnya sehingga dia sebenernya sudah S1 atau D4. Ini kerja sama dengan BKN," ujar Mu'ti.
Terakhir, skema ketiga yaitu pemerintah akan memberikan bantuan uang kuliah bagi guru yang sama sekali belum pernah mencicipi bangku perguruan tinggi. Mu'ti berujar guru itu akan mengikuti perkuliahan dari semester satu hingga selesai.
"Skemanya bisa melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau melalui kuliah secara online," kata Mu'ti. Ia menyampaikan akan melihat apa skema yang paling memungkinkan agar jam mengajar guru tak terganggu dengan kewajibannya menuntut ilmu. "Karena guru-guru itu selama kuliah kami harapkan masih tetap mengajar di sekolah masing-masing."
Bantuan dana pendidikan untuk guru merupakan satu dari empat program yang diluncurkan Prabowo bertepatan pada Hardiknas 2025. Prabowo menamakannya sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang juga di dalamnya termasuk, revitalisasi 10.440 sekolah, bantuan tunai Rp 300 ribu untuk guru honorer setiap bulan, dan digitalisasi pendidikan untuk membuat kelas cerdas.
