TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak mengakui tidak mengundang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada kegiatan halalbihalal Persatuan Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Kegiatan ini, kata dia, hanya mengundang purnawirawan TNI dan keluarga besar tentara.
"Ini kan Purnawirawan dan keluarga besar tentara. Contohnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X itu keluarga besar tentara," kata dia di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski tidak mengundang Gibran, kegiatan ini mengundang Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan, kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan isu pemakzulan Gibran. Organisasinya juga tidak membahas isu pemakzulan itu. Kegiatan ini, kata dia, murni halalbihalal.
Komaruddin juga menilai wajar usulan Forum Purnawirawan TNI dalam sistem demokrasi. Apalagi, Komaruddin mengatakan, tokoh-tokoh Forum Purnawirawan TNI sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa.
"Tetapi itu bukan berarti mereka tidak setuju dengan pemerintahan. saya kira mereka ingin membangun bangsa ini," kata dia.
Meski begitu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan itu. Prabowo duduk di satu meja dengan mantan wakil presiden Try Sutrisno dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Gibran Rakabuming Raka sebelummya tidak terlihat dalam kegiatan halalbihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Hari ini, Gibran bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau pertanian di Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 6 Mei 2025. Di sana, keduanya menerima sejumlah keluhan.
Komaruddin sebelumnya menjelaskan, undangan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet merah putih, kepala daerah, dan para pengusaha dilakukan karena adanya kaitan dengan keluarga besar TNI-Polri.
Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan butir tuntutan kepada pemerintahan Prabowo, yang salah satunya adalah menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Mayor Jenderal (Purn) Sunarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, seluruh tuntutan yang dinyatakan forum purnawirawan TNI adalah suara dan keresahan yang dihimpun dari prajurit dan masyarakat sipil.
Menurut dia, dalam proses pencalonannya menjadi wakil Prabowo, Gibran telah melalukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman.
"Tuntutan kami murni suara hati," kata Sunarko saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Mei 2025.
Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan, Prabowo membuka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Gibran.
"Beliau (Prabowo) akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka (bertemu forum purnawirawan TNI). Enggak ada masalah," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
