TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pekerja bantuan Amerika Serikat (USAID) dipecat saat berada di Myanmar kala membantu penyelamatan dan pemulihan dari gempa bumi besar. Hal ini diungkapkan seorang mantan staf senior USAID seperti dilansir Arab News pada Sabtu, karena penghentian bantuan asing oleh pemerintahan Trump mempengaruhi respons bencana di Myanamr.
Setelah melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara itu, ketiga pejabat itu diberitahu akhir pekan ini bahwa mereka akan diberhentikan, kata Marcia Wong, mantan pejabat di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) kepada Reuters.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tim ini bekerja sangat keras, fokus untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka mendapatkan berita tentang PHK yang akan segera terjadi – bagaimana mungkin itu tidak melemahkan semangat?" kata Wong, mantan wakil administrator Biro Bantuan Kemanusiaan USAID, yang mengawasi upaya respons darurat Washington di luar negeri.
Tiga pekerja USAID telah tidur di jalan-jalan di zona gempa Myanmar, kata Wong, menambahkan bahwa pemberhentian mereka akan berlaku dalam beberapa bulan. Warga telah tidur di luar karena takut gempa susulan dan runtuhnya bangunan lebih lanjut. Wong mengatakan dia berhubungan dengan staf USAID yang tersisa dan bahwa dia mendengar tentang pemberhentian setelah pertemuan semua staf pada Jumat.
Pemerintah Presiden Donald Trump telah menjanjikan setidaknya US$9 juta untuk Myanmar setelah gempa berkekuatan 7,7 SR, yang telah menewaskan lebih dari 3.354 orang pada Sabtu. Namun, pemotongan besar-besaran pemerintahannya terhadap USAID telah menghambat kemampuannya untuk merespons. Sementara Cina, Rusia, India dan negara-negara lain telah bergegas memberikan bantuan.
Pemerintahan Trump telah memecat hampir semua staf USAID dalam beberapa pekan terakhir. Ini karena Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang berada di bawah pimpinan miliarder Elon Musk telah memangkas pendanaan dan memecat kontraktor di seluruh birokrasi federal dalam apa yang disebutnya serangan terhadap pengeluaran yang boros.
Mantan staf USAID mengatakan sebagian besar orang yang akan mengoordinasikan tanggapan telah diberhentikan, sementara mitra pelaksana pihak ketiga telah kehilangan kontrak.
Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar. Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Jumat menolak kritik bahwa Washington lambat menanggapi gempa bumi Myanmar karena USAID dihancurkan.
Sebaliknya, dia mengatakan kepada wartawan di Brussels, bahwa Myanmar bukanlah "tempat termudah untuk bekerja,". Ia mengatakan pemerintah militer tidak menyukai Amerika Serikat dan mencegahnya beroperasi di negara itu.
PBB mengatakan junta membatasi bantuan kemanusiaan. Rubio mengatakan AS tidak akan lagi menjadi donor kemanusiaan utama dunia, menyerukan negara-negara kaya lainnya untuk meningkatkan bantuan Myanmar.
