TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor yang disebutnya sebagai timbal balik atau ‘Reciprocal Tariffs’ pada Rabu, 2 April 2025. Tarif baru yang juga dikenal dengan tarif Trump ini diterapkan terhadap impor yang masuk ke AS dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Aturan main perdagangan diumumkan Trump di Area Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu sore. Amerika juga bakal mengenakan tarif dasar paling rendah 10 persen untuk semua barang impor yang masuk. Sementara itu, beberapa negara dikenakan tarif timbal balik khusus atau resiprokal yang lebih tinggi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pidatonya, presiden dari Partai Republik itu menunjukkan daftar negara dan besaran tarif resiprokal yang ditetapkan. Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Berikut beberapa desakan dari sejumlah pihak agar pemerintah Indonesia lakukan negosiasi mengenai tarif resiprokal yang ditetapkan pemerintah AS:
Indef Sebut Perlu Ada Negosiasi Perdagangan Secepatnya
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengungkapkan secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 persen. Pangsa pasar tersebut terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Cina.
Penerapan tarif tambahan pada produk-produk asal Indonesia akan berdampak secara langsung dan signifikan pada penurunan ekspor Indonesia ke AS. Pelaku ekspor komoditas unggulan—seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian—akan terkena biaya yang tinggi. “Dampaknya adalah melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan,” ujar Eisha dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 April 2025.
Untuk itu, Indef menyarankan sejumlah langkah yang perlu ditempuh pemerintah untuk menghadapi kebijakan tarif Trump itu. Eisha berpendapat Indonesia perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS secepatnya.
Negosiasi yang dilakukan sesegera mungkin ini agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS. “Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS,” katanya.
Kemudian, Eisha menyebut pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara non-tradisional. Hal tersebut untuk mendorong ekspor produk terdampak, yakni tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian serta perkebunan. “Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” kata dia.
Kadin Mendukung Upaya Klarifikasi dan Negosiasi dengan AS
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Bakrie mendukung pemerintah membentuk tim untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan Amerika Serikat.
Menurut Anindya Bakrie, pemerintah perlu melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Amerika Serikat yang menjadi dasar pengenaan tarif hingga 32 persen tersebut. "Pemerintah Indonesia perlu memeriksa dengan seksama kebenaran tuduhan AS.” ucapnya lewat keterangan resmi, dikutip Kamis, 4 April 2025.
Dia melanjutkan, langkah pemerintah Indonesia menyiapkan strategi sudah tepat. Khususnya menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS terkait pengenaan tarif tinggi hingga kebijakan terkait hambatan non-tarif. “Kami dukung pembuatan tim untuk klarifikasi dan negosiasi,” ujarnya.
Ancaman PHK Massal dan Penurunan Ekspor
Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kebijakan Trump ini tidak hanya oportunis, tetapi juga berisiko tinggi bagi ekonomi Indonesia. Menurutnya, sektor ekspor Indonesia ke AS sangat bergantung pada industri padat karya seperti tekstil, sepatu, elektronik, karet, dan alat listrik.
“Mengingat ekspor kita ke AS didominasi oleh produk industri padat karya seperti sepatu, TPT (tekstil dan produk tekstil), produk karet, alat listrik dan elektronik). Tekanan PHK akan semakin kuat.” ujar Wijayanto.
Tanggapan Pemerintah Indonesia
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemerintah mengirimkan tim lobi ke AS untuk merundingkan tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.
“Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 April 2025.
Hasan mengatakan saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. Sebagai respons awal, ia menuturkan pemerintah sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno, mengatakan Presiden Prabowo sudah sejak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangan resmi tertulis PCO, 3 April 2025.
Noudhy menjelaskan tiga gebrakan yang dimaksud antara lain memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.
Ilona Estherina, Eka Yudha Saputra, Ervana Trikarinaputri, dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
