TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Amartha Mikro Fintek Rudiantara membeberkan tantangan yang sedang dihadapi startup masa kini. Menurut dia, tantangan itu berkutat pada sektor tata kelola yang buruk hingga minimnya pendanaan dari para investor untuk perusahaan rintisan tersebut.
Kondisi ini, kata dia, tantangan itu tak hanya dihadapi startup di Indonesia, melainkan di sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Filipina. “Inti masalahnya governance,” kata Rudi dalam konferensi pers Amartha Asia Grassroot Forum, Nusa Dua, Bali, Kamis, 22 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Eks Menteri Komunikasi dan Informatika ini menuturkan, pada kuartal I pada 2024, suntikan dana untuk startup di Tanah Air mencapai US$ 1,2 miliar. Angka tersebut jauh berkurang ketimbang kuartal I/2025 yang tidak lebih dari US$ 30 juta. Adapun pendanaan yang berkurang itu menurut dia menjadi faktor banyaknya startup yang tumbang belakangan ini.
Ia juga menyoroti kecenderungan startup untuk meluncurkan produk tanpa validasi pasar yang matang. Dia mendorong agar perusahaan rintisan lebih serius dalam melakukan validasi pasar dan memperbaiki model bisnis yang dijalankan. “Startup kan biasanya tancep aja dulu. Ini waktunya untuk revalidasi dari model bisnis yang ada,” ujar menteri era Joko Widodo ini.
Berikut ini adalah daftar dari sejumlah startup bermasalah di Tanah Air.
Daftar Startup Bermasalah
Investree
Perusahaan rintisan teknologi finansial (fintech) yang bergerak di bidang peer-to-peer (P2P) lending, Investree, mengalami pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. CEO-nya yakni Adrian Asharyanto Gunadi, menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Sebelum izin usaha dicabut, perusahaan ini juga telah memberhentikan Adrian sebagai CEO pada 2 Februari 2024, di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.
Sementara itu, tingkat kredit bermasalah atau TWP90-nya mencapai 16,55 persen, lebih tinggi dari angka yang ditetapkan OJK sebesar 5 persen. Setelah Adrian masuk DPO, OJK bekerja sama dengan aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus Adrian.
KoinP2P
PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P bermasalah karena menunda pembayaran kepada sebagian pemberi dana atau lender. Penundaan pembayaran ini akibat penyalahgunaan dana oleh salah satu peminjam.
OJK telah memanggil manajemen KoinP2P dan melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan ini. “OJK telah melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P Sehubungan dengan pemberitaan terkait KoinP2P yang melakukan penundaan pembiayaan atau standstill kepada sebagian pemberi dana atau para lender,” kata bos PVML OJK, Agusman, pada konferensi pers hasil RDK Bulanan OJK, 13 Desember 2024.
TaniFund
TaniFund merupakan perusahaan P2P lending lainnya yang izin usahanya dicabut oleh OJK tahun ini. Berdiri sejak 2017, TaniFund merupakan anak perusahaan TaniHub Grup yang menyediakan pinjaman khusus bidang agrikultur atau pertanian.
OJK resmi mencabut izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia atau TaniFund pada 10 Mei 2024. Berdasarkan laman resmi perusahaan TaniFund, tingkat keberhasilan kewajiban pelunasan selama 90 hari atau TKB90 perusahaan hanya 36,07 persen, artinya tingkat kredit macet atau gagal bayarnya sebesar 63,93 persen.
eFishery
Perusahaan rintisan eFishery tersandung kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan. Dugaan internal eFishery, manipulasi laporan keuangan itu dilakukan oleh mantan CEO eFishery dan Chief Financial Officer sejak 2018 untuk memperoleh pendanaan seri A. Startup yang telah berstatus unicorn itu telah mendapat pendanaan dari beberapa investor.
