TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut akan ada pertemuan berikutnya antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Puan menegaskan silaturahmi Prabowo dengan Megawati pada Senin, 7 April 2025 itu tidak akan menjadi yang terakhir.
"Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan (Prabowo dengan Megawati) yang selanjutnya," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Pusat, pada Senin, 14 April 2025. Kendati begitu ia belum membagikan kapan pertemuan kedua ketua umum partai politik itu akan berlangsung kembali.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun saat Prabowo menyambangi kediaman Megawati yang terletak di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Puan berujar keduanya membahas soal kolaborasi. "Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara," ucap Puan.
Dalam pertemuan itu Megawati memberikan dukungan kepada pemerintahan Kabinet Merah Putih. "PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo," ucap Puan.
Selain itu, Puan menekankan bahwa momen pertemuan saat Idul Fitri1446 Hijriah merupakan bentuk silaturahmi yang ditunggu-tunggu. Silaturahmi itu, kata Puan, akhirnya terwujud sesuai rencana seperti yang pernah ia ungkap sebelumnya.
Pertemuan kedua tokoh politik ini sebenarnya telah digadang-gadang sejak Oktober tahun lalu. Kala itu Prabowo mengaku ingin bertemu dengan Presiden ke-5 RI itu sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden. Terungkap pula saat itu bahwa Prabowo dan Megawati ternyata memang jarang bersua. Bahkan Prabowo disebut telah menunggu selama dua tahun untuk bertemu Megawati.
Enam bulan berselang sejak Oktober 2024, wacana pertemuan Prabowo dan Megawati itu akhirnya terwujud. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo tak memberi tahu Jokowi mengenai pertemuannya dengan Megawati. Menurut Dasco, pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung awal pekan ini tersebut merupakan bentuk silaturahmi di momen Idul Fitri.
“Saya rasa enggak ya. Ini kan pertemuan silaturahmi, boleh dengan siapa saja,” kata Dasco ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa malam, 8 April 2025.
Menurut Dasco, pertemuan ini menegaskan bahwa tak ada masalah dengan hubungan antara Prabowo dan Megawati. Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan kedua petinggi partai besar di Tanah Air ini bersahabat. Keduanya, kata Dasco, membahas banyak hal dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut.
“Antara Pak Prabowo dan Bu Megawati memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban, dan hangat,” ujar Dasco.
Sementara itu, Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo berlangsung secara empat mata dan banyak membicarakan hal yang lebih bersifat pribadi tentang persahabatan keduanya. Meski mendadak, kata Guntur, pertemuan tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak lama.
“Namun karena kesibukan beliau berdua baru kali ini pertemuan tersebut dapat terlaksana,” katanya.
Selain topik pribadi, pertemuan Prabowo-Megawati tersebut disebut juga mendiskusikan masalah-masalah global seperti perang dagang Amerika Serikat atau AS dan Cina, konflik Israel dengan negara-negara Arab, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan dan pemanasan global serta dampaknya bagi Indonesia. Juga masalah-masalah strategis nasional.
“Terakhir, Presiden Prabowo dan Ibu Megawati berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi, terutama jika menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional,” ucap Guntur.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan PDIP masih berada di luar pemerintahan meski Prabowo telah menemui Megawati. Menurut Muzani, Megawati menginginkan masa pemerintahan Prabowo berjalan efektif. Ketua MPR itu mengklaim PDIP mendukung Kabinet Merah Putih walaupun posisinya tetap berada di luar pemerintahan.
“Karena itu jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 April 2025.
Hendrik Khoirul Muhid dan Dani Aswara berkontribusi pada penulisan artikel ini.
