TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) pilkada Barito Utara ditaksir mencapai Rp 20 miliar. Adapun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara diputuskan diulang lantaran seluruh pasangan calonnya didiskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami masih mendalami, ya. Angkanya tadi (diperkirakan) puluhan miliar, di atas Rp 20 miliar," kata Bima ditemui usai menghadiri diskusi di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025.
Dia mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji skema pembiayaan pelaksanaan pemilihan ulang di Barito Utara tersebut. Menurut dia, tak menutup kemungkinan bila pembiayaan pelaksanaan itu bisa memakai anggaran milik daerah ataupun dibantu provinsi. "Skemanya seperti apa masih kami dalami secara detail," ucapnya.
Dia menilai skema pembiayaan itu penting untuk dikaji lebih lanjut. Sebab, kata Bima, uang puluhan miliar yang akan digelontorkan itu milik rakyat. "Itu uang rakyat yang semestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan rakyat," ujar politikus PAN itu.
MK dalam putusan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara. Keduanya adalah pasangan calon nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (Gogo-Helo) dan pasangan calon nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja)
Selain mendiskualifikasi pasangan calon, MK juga memerintahkan KPU menggelar PSU di Barito Utara. "Menyatakan keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 472 dan 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Barito Utara dianggap batal," demikian putusan MK pada Rabu, 14 Mei 2025.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengatakan, kedua kontestan terbukti melakukan praktik curang, yaitu politik uang untuk membeli suara pemilih. "Pemilih diberikan uang disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila memenangkan pilkada Barito Utara," kata Guntur.
