TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pekan ini. Sebelumnya, Prabowo memanggil Bimo ke Istana Kepresidenan, Selasa, 20 Mei 2025.
Kabarnya, Bimo bakal menggantikan Suryo Utomo yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sejak November 2019. Dalam pertemuan tadi siang, Prabowo juga turut memanggil Djaka Budi Utama.
Bimo tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.30 WIB. Seusai pertemuan, ia membenarkan dirinya bersama Djaka membahas persoalan perpajakan dan bea cukai untuk memperkuat penerimaan negara. Ia mengungkapkan bahwa undangan ke Istana telah ia terima sejak 20 Maret 2025. “(Pelantikan) mungkin minggu ini, mungkin, mungkin,” kata Bimo di Istana Kepresidenan.
Bimo menyatakan Presiden Prabowo memberikan arahan kepada dirinya dan Djaka mengenai penguatan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Presiden memerintahkan keduanya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen guna mengamankan program-program nasional pemerintah, khususnya dari sisi penerimaan negara.
Bimo Wijayanto merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara angkatan 1995. Ia menempuh pendidikan sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2000, kemudian melanjutkan studi MBA di University of Queensland, Australia, pada 2005.
Bimo meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari National Centre for Social and Economic Modeling (NATSEM), University of Canberra, pada 2010–2014. Ia juga mengikuti program post doctoral melalui Inaugural Hadi Soesastro Prize, Australia Awards at NATSEM and DCID (Duke Center for International Development), Duke University, North Carolina, pada Februari–September 2014.
Dalam riwayat kariernya, Bimo pernah menjabat sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak pada 2014–2015. Ia merupakan team leader pertama bersama Doktor Yon Arsal dalam pembentukan CTA. Keahliannya meliputi pemodelan deteksi fraud dan irregularities, serta analisis mikro-sektoral kepatuhan pajak. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan pada 2007–2009.
Selain menangani portofolio nasional, Bimo juga pernah mewakili Direktorat Jenderal Pajak dalam forum internasional seperti SGATAR (Study Group on Asian Tax Administration Reform) dan ATAIC (Association of Tax Authorities of Islamic Countries).
Pada 2019–2020, Bimo bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kantor Staf Presiden. Sebelumnya, ia merupakan tenaga ahli di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis.
Selama di Kantor Staf Presiden, Bimo memimpin dan menyelesaikan penajaman program prioritas bersama kementerian inti seperti Kementerian Keuangan, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Kemendag, KemenPANRB, Kemen ATR/BPN, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, BNPT, LKPP, dan BPS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
