TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puteri Komarudin menyebut, pemerintah harus mampu menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif resiprokal senilai 32 persen. Dia meminta agar pemerintah semakin intensif dalam melakukan diplomasi perdagangan dengan AS.
“Karena AS sebagai salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia,” kata politikus Golkar itu dalam keterangan tertulis, Senin, 7 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pangsa ekspor Indonesia ke AS berkisar 11 persen pada Februari 2025. Oleh sebab itu, kata dia, kebijakan tarif resiprokal tentu akan berdampak terhadap ekspor ke AS. “Pemerintah harus terus mengupayakan negosiasi, guna menjaga daya saing ekspor Indonesia,” kata Puteri.
Menurut dia, pemerintah perlu memperketat pengawasan lalu lintas perdagangan. Hal ini guna mengantisipasi risiko masuknya peredaran barang dari negara lain yang tidak terserap di pasar AS.
“Jangan sampai produk ilegal tersebut membanjiri pasar kita, karena tentu akan mengancam keberlangsungan produk industri dan UMKM lokal,” ujar dia.
Puteri berharap pemerintah dapat berhati-hati dan cermat dalam merespons kebijakan tersebut. Dia mendesak agar pemerintah juga segera mengkaji secara teknis dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
“Dengan begitu, pemerintah beserta otoritas terkait dapat segera merumuskan kebijakan yang tepat dalam memitigasi dampak kebijakan tarif resiprokal ini terhadap stabilitas perekonomian, pasar keuangan, dan nilai tukar Rupiah,” tuturnya.
Tarif resiprokal AS akan berlaku mulai 9 April 2025. Ada sejumlah produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal, antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702 (b), misalnya barang medis dan kemanusiaan.
Selain itu, produk lain yang tak terdampak adalah produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yakni baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil. Kemudian, produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion atau logam mulia, serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
