TEMPO.CO, Jakarta - Letnan Jenderal TNI Djaka Budhi Utama resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Djaka telah menyandang status purnawirawan atau pensiunan TNI ketika namanya dibacakan pada pelantikan pejabat Kemenkeu hari ini, Jumat, 23 Mei 2025.
Penunjukan Djaka sebagai anak buah Sri Mulyani sempat menjadi sorotan karena statusnya yang merupakan perwira TNI. Hal itu direspons oleh Ketua komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun. "Jangan mendikotomi sipil-militer. Yang kami butuhkan adalah dari sisi kepemimpinannya," ujar Misbakhun seusai pelantikan pejabat di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jumat, 23 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar itu menambahkan bahwa saat ini status Djaka sudah purnawirawan. Djaka dilantik bersamaan dengan Bimo Wijayanto yang ditunjuk menjadi Dirjen Pajak yang baru. Keduanya merupakan orang baru di Kementerian Keuangan. Seiring dengan itu, Sri Mulyani juga melantik 20 pejabat Kemenkeu lain menempati posisi baru maupun lama.
Misbakhun mengatakan bahwa Djaka dan Bimo dipanggil bergabung di Kemenkeu karena Presiden Prabowo Subianto ingin keduanya membantu meningkatkan penerimaan negara. Soal penunjukan Djaka yang merupakan perwira TNI, menurut dia, tak ada salahnya karena pemerintah bisa mengajak semua instrumen untuk bekerja sama.
“Jangan kedepankan sipil-militer. Saya yakin leadership seorang militer juga penting, dibutuhkan. Yang penting dia harus adaptif dengan situasi-situasi dan pekerjaannya,” ucap anggota komisi dari Fraksi Partai Golkar itu.
Sementara itu Wakil Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal berharap kepemimpinan Djaka dapat meningkatkan kinerja penindakan kepabeanan dan cukai. Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan banyak isu di bea cukai yang perlu diselesaikan. Seperti masalah cukai rokok, narkoba dan lainnya.
Selain itu menurut Haikal kehadiran Djaka di kepabeanan dan cukai membantu pengetatan di perbatasan. “Apa lagi dalam situasi ada spill over effect dari perang dagang, tentu yang harus kita jaga adalah ketertiban border kita. Mudah-mudahan beliau (Djaka) punya kemampuan, dan sebagai mantan dari BIN punya ilmu-ilmu baru yang dibawa di Kemenkeu,” ucapnya.
Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zakiul Fikri mengatakan masuknya perwira TNI aktif di jabatan sipil bisa menganggu stabilitas investasi dan ekonomi di Indonesia. “Investor akan berpikir berkali-kali ketika ingin menanamkan investasinya di negara ini. Kok di mana-mana militer, ya? Ada apa dengan Indonesia,” kata Fikri kepada Tempo, Kamis, 22 Mei 2025.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini
