MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan kenaikan biaya penerbangan haji sebesar Rp 1,77 triliun masih belum final. Menurut Irfan, masih ada ruang negosiasi untuk menekan kenaikan ongkos haji itu.
Kata Irfan, angka Rp 1,77 triliun itu untuk mengakomodasi seluruh jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Ia menyebut lonjakan biaya haji dipicu oleh kenaikan harga avtur atau bahan bakar pesawat yang sempat berada di titik tinggi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Irfan memerinci, maskapai Garuda Indonesia meminta tambahan biaya sekitar Rp 7 juta per jemaah, sementara Saudia Airlines meminta US$ 485 per jemaah. “Tentu kami tidak mungkin langsung menuruti,” ucap Irfan di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Irfan memastikan pemerintah masih akan bernegosiasi dengan maskapai penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi untuk mendapatkan angka terbaik. “Ini akan kami rundingkan lagi, kami bicarakan lagi, ini berapa sebenarnya yang harus ditutup oleh pemerintah,” tutur Irfan.
Dia meyakini biaya penerbangan yang perlu ditambal pemerintah bisa lebih rendah lagi. Sebab, harga avtur mengalami tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir. “Harga avtur cenderung mulai turun. Mereka mengajukan ini sebelum gencatan senjata, pada saat harga minyak sedang berada di titik puncaknya,” kata Irfan.
Di sisi lain, pemerintah sedang mencari landasan hukum penggunaan dana untuk menambal kenaikan biaya haji 1447 Hijriah ini. “Anggaran jelas pasti ada. Tinggal kami mencari landasan hukumnya untuk bisa menggelontorkan anggaran itu,” ucap Irfan.
Pemerintah pun memastikan kenaikan tarif penerbangan tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Menurut Irfan, Kementerian Haji dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat sudah berdiskusi panjang mengenai sumber dana untuk membayar tambahan biaya haji. “Yang jelas pemerintah memastikan bahwa kami akan menutup kekurangan, permintaan tambahan anggaran itu,” kata dia.
