TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan mengapa perundungan atau bullying marak terjadi di sistem pendidikan dokter spesialis.
Budi mengatakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dianggap sebagai murid sehingga tidak disorot haknya. Di negara lain, kata Budi, mahasiswa dokter spesialis justru dianggap pekerja kontrak sehingga diatur jam kerjanya tidak boleh 80 jam per minggu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di samping itu, ada fenomena senior yang menentukan jadwal dan pengajaran mahasiswa PPDS dan bukan gurunya karena terlalu sibuk. Gurunya sibuk berpraktik sehingga kewajiban pengajaran diserahkan kepada senior.
“Gurunya tidak bisa ngajar, akhirnya dikasih ke senior. Jadi yang ngajar di kita itu senior yang bukan gurunya. Senior yang mengajar itu ya yang bullying itu karena gurunya tidak bisa mengawasi,“ ujar Budi saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, 29 April 2025.
Menteri Kesehatan juga mengatakan penyebab sulitnya Indonesia lambat menciptakan dokter spesialis karena Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Indonesia berbeda dari negara lain.
Budi mengatakan salah satu masalah mengapa produksi dokter spesialis lambat karena PPDS di Indonesia adalah pendidikan akademik. Sedangkan di semua negara pendidikan dokter spesialis adalah pendidikan profesi.
“Itu yang membuat jadi prosesnya berbeda dan kecepatan produksinya jauh berbeda,” kata Budi.
Budi membandingkan sistem pendidikan dokter spesialis di Inggris dengan Indonesia. Inggris, kata Budi, bisa memproduksi 6.000 dokter spesialis per tahun dengan populasi seperlima dibandingkan Indonesia. Sedangkan Indonesia hanya memproduksi 2.700 dokter spesialis per tahun atau hanya sepertiga dari Inggris dengan populasi lima kali lebih besar,
“Setelah kita banding-bandingkan, semua negara kalau kita mau jadi dokter spesialis, itu bekerja tetap di rumah sakit dan ditingkatkan kompetensinya,” ucap Budi.
