INFO TEMPO – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan berskala nasional seiring dengan pelaksanaannya di lapangan. MBG merupakan program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan. Justru itu menjadi bagian dari proses koreksi dan penyempurnaan. Tetapi kekurangan tidak boleh dijadikan alat untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap program yang jelas-jelas berpihak kepada rakyat,” kata dia, Selasa 14 April 2026.
Mardiono mengatakan, berdasarkan pantauannya di lapangan, program MBG mendapatkan penerimaan yang luas dari masyarakat. “Ini adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika ada pemberitaan yang menggiring opini seolah-olah program ini gagal,” ujar dia.
Memang, lanjut dia, terdapat oknum yang mencoba memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.
“Kalau ada oknum yang menyimpang, maka oknumnya yang harus ditindak tegas. Bukan programnya yang dihentikan,” kata dia. Sementara itu di saat yang sama, pemerintah akan memperbaiki celah regulasi agar ke depan implementasi program ini semakin akuntabel dan tepat sasaran.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono. Dok. Istimewa
Menurut Mardiono, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola ekonomi nasional, termasuk menghentikan praktik-praktik lama yang merugikan negara, khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam.
“Kita tidak boleh menutup mata bahwa selama ini terdapat kebocoran dan praktik koruptif dalam pengelolaan sumber daya alam. Presiden Prabowo sedang melakukan koreksi besar agar kekayaan alam bangsa ini tidak lagi dinikmati oleh segelintir pihak,” ujar dia.
Adapun menurut dia transformasi yang dilakukan pemerintah bertujuan membangun struktur ekonomi yang adil dan berdaulat. “Yang sedang dibangun hari ini adalah ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan ekonomi dari rakyat yang kemudian hanya mengalir kepada oligarki. Ini adalah garis kebijakan yang tegas dan tidak bisa ditawar.”
Sementara itu, selain MBG, Mardiono juga menyoroti isu “gerakan Juni”. Menurut dia, situasi tersebut harus disikapi secara bijak dengan mengedepankan stabilitas nasional. Adapun presiden merupakan pemimpin yang sah secara konstitusional.
“Presiden Prabowo adalah presiden yang dipilih secara sah melalui mekanisme konstitusional dalam pemilihan umum. Hingga saat ini tidak ada dasar konstitusional untuk menurunkan presiden. Narasi-narasi yang mengarah ke sana justru berpotensi mengganggu stabilitas nasional,” kata dia.
Presiden, lanjut dia, saat ini tengah melakukan pembenahan besar-besaran melalui berbagai program prioritas. Dalam konteks ini, stabilitas nasional menjadi kunci. “Oleh karena itu, tidak boleh ada upaya-upaya yang mengarah pada pemakzulan atau langkah lain yang berpotensi menimbulkan instabilitas dalam negeri,” kata dia.
Mardiono pun mengingatkan bahwa setiap perubahan besar hampir selalu menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati status quo. “Dapat dipahami bahwa berbagai gebrakan Presiden Prabowo mungkin tidak disukai oleh sekelompok orang yang selama ini menikmati ketimpangan. Namun pemerintah tidak akan mundur. Agenda besar ini adalah untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada rakyat,” ujarnya.
Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan persatuan, serta bersama-sama mendukung agenda transformasi nasional. “Ini adalah momentum untuk memperbaiki arah bangsa. Jangan biarkan kepentingan sempit menghambat perjuangan besar menuju keadilan ekonomi. Pemerintah akan tetap berdiri tegak di sisi rakyat.”
