TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan belum adanya kepastian pemerintah mengenai ancaman PHK imbas kebijakan tarif Trump. Menurut dia, langkah-langkah yang sempat disampaikan Presiden Prabowo—seperti memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri—merupakan kebijakan yang bersifat jangka panjang. “Tiga langkah strategis itu semua jangka panjang, enggak bisa mengantisipasi PHK,” ucap Iqbal dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh yang digelar secara daring pada Sabtu, 5 April 2025.
Menurut Said Iqbal, tiga langkah mitigasi Prabowo atas kebijakan tarif impor tidak bisa mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Sebelumnya, Iqbal memprediksi kebijakan tarif Trump bisa menyebabkan badai PHK terhadap sekitar 50 ribu pekerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Iqbal menekankan asumsi PHK sekitar 50 ribu pekerja imbas kebijakan Trump itu kalkulasi sementara berdasarkan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KSPI dan Partai Buruh. “Sampai tiga bulan ke depan, dalam hitungan kami, runtuh itu, lebih dari 50.000 orang akan ter-PHK,” katanya.
Hingga saat ini, Iqbal telah menerima laporan dari sejumlah serikat pekerja yang telah diajak berunding oleh pimpinan perusahaannya perihal potensi PHK. "Kemungkinan terjadi PHK, berapa banyak, kapan, dan hak buruh yang didapatkan setelah PHK belum disampaikan. Baru disampaikan potensi PHK, oleh karena itu mereka (pimpinan perusahaan) minta berunding," tutur dia.
Sementara sebelum Lebaran, Iqbal mengatakan sudah mendapatkan data di lapangan mengenai sejumlah perusahaan yang kondisinya tidak stabil. Beberapa perusahaan tersebut bahkan sedang mencari format untuk menghindari PHK. "Tetapi dengan adanya hantaman kebijakan tarif Donald Trump ya bisa dipastikan terjerembap, bukan lagi oleng, terjerembap," ucapnya. Ia menyebut sudah mengantongi data perusahaan-perusahaan tersebut, namun belum bisa menjelaskan lebih detail.
Donald Trump resmi mengumumkan kebijakan tarif impor pada Rabu, 2 April 2025 waktu setempat. Ia menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara.
Tak hanya itu, Trump juga menerapkan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs yang lebih tinggi sebagai respons balasan terhadap beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Tarifnya bervariasi, misalnya Indonesia dengan besaran tarif yang diterapkan 32 persen, Cina sebesar 34 persen dan Uni Eropa 20 persen.
Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga langkah mitigasi untuk kebijakan tarif impor tersebut. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno mengatakan Presiden Prabowo sudah sejak jauh-jauh hari mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangan resmi PCO pada 3 April 2025.
Noudhy menjelaskan tiga gebrakan yang dimaksud antara lain memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.
Noudhy menuturkan, perluasan mitra dagang Indonesia dilakukan dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. “Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral,” ujarnya.
Ia mengatakan Indonesia juga telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Perjanjian tersebut mencakup 27 persen perdagangan global serta akses ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global.
Indonesia juga memiliki beberapa perjanjian dagang lainnya, seperti Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CP-TPP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.
Dalam percepatan hilirasi sumber daya alam, kata Noudhy, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri. Salah satu contoh hilirisasi adalah sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai US$ 3,7 miliar pada tahun 2014 melonjak menjadi US$ 34,3 miliar pada tahun 2022.
Selain itu, pada 24 Februari 2025, Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia menuturkan Danantara dirancang untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam strategis di Indonesia. “BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” ujar Noudhy.
Dengan langkah ini, kata dia, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Gebrakan ketiga adalah memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri. Noudhy mengatakan gebrakan ini akan memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Selain itu, Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.
Ia mengatakan upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Menurut dia, dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
