UNIVERSITAS Udayana (Unud), Bali, menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Kerja sama itu tertuang dalam dokumen perjanjian Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025.
Universitas Udayana telah mengesahkan perjanjian kerja sama dengan Kodam IX/Udayana. Dokumen itu ditandatangani pada Rabu, 5 Maret 2025, tetapi baru diumumkan ke publik lewat akun Instagram resmi Universitas Udayana pada Rabu, 26 Maret 2025.
Ada beberapa klausul yang diatur dalam dokumen yang terdiri dari 20 pasal tersebut. Pasal 2, misalnya, menyebutkan ada enam ruang lingkup kerja sama antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana, yaitu dari peningkatan sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, hingga pelatihan bela negara.
Adapun Pasal 4 ayat 3 menyatakan Kodam IX/Udayana dapat mengirim prajurit aktif untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Udayana mulai dari strata satu (S-1) hingga strata tiga (S-3). Keluarga besar dari jajaran Kodam IX/Udayana juga dimungkinkan menjalani perkuliahan di universitas itu.
Pasal 7 menyebutkan perjanjian kerja sama juga diatur soal pertukaran data informasi. Klausul ini memungkinkan Kodam IX/Udayana meminta dan mendapatkan data penerimaan mahasiswa baru.
Sedangkan poin terakhir yang menjadi sorotan dalam perjanjian tersebut adalah pelatihan bela negara dan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodam IX/Udayana di Udayana. Poin tersebut tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 perjanjian tersebut.
Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa perjanjian kerja sama itu didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada 2023.
BEM Tolak Kerja Sama Universitas Udayana-TNI AD
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana menolak adanya perjanjian kerja sama antara kampusnya dan TNI AD Kodam IX/Udayana. Menurut mereka, perjanjian tersebut membuka peluang bagi militer mendominasi ranah pendidikan sipil.
“Penolakan ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” kata Ketua BEM Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra dalam pernyataan tertulisnya pada Senin, 31 Maret 2025.
Arma menilai perjanjian yang dijalin antara kedua instansi tersebut berpotensi mengganggu iklim kebebasan akademik di Universitas Udayana. Menurut Arma, masuknya unsur militer dapat merusak independensi institusi pendidikan tinggi, terutama dalam hal ini Universitas Udayana. “Ketidakjelasan mengenai implementasi kerja sama ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait batasan kewenangan serta dampaknya terhadap kebebasan akademik dan independensi institusi pendidikan,” ujarnya.
Dia memandang ada beberapa poin perjanjian yang problematik dan merugikan mahasiswa. Salah satunya, pertukaran data dan informasi antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana.
Pertukaran data dan informasi tersebut diatur dalam Pasal 7 dokumen perjanjian kerja sama. Klausul ini memungkinkan Kodam IX/Udayana meminta dan mendapatkan data perihal penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana. “Menolak pihak TNI untuk mendapatkan data penerimaan mahasiswa baru tanpa alasan yang jelas,” ucap Arma.
Arma juga menyoroti tidak transparannya kampus dalam memberikan penjelasan kepada mahasiswa perihal poin-poin kerja sama. Bahkan, dokumen perjanjian kerja sama tersebut baru resmi diumumkan pada Rabu, 26 Maret 2025. Padahal, dokumen telah ditandatangani sejak Rabu, 5 Maret 2025.
Karena itu, Arma menuntut agar Universitas Udayana segera mencabut perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dia juga menolak segala bentuk intervensi aparatur militer, termasuk TNI, dalam penyelenggaraan kehidupan kampus.
Adapun mahasiswa Universitas Udayana berencana menggelar demonstrasi untuk menolak perjanjian kerja sama antara kampus dan TNI AD Kodam IX/Udayana. Aksi tersebut akan diikuti oleh seluruh organisasi mahasiswa (ormawa) di Universitas Udayana. “Aksi bakal tetep digelar sesuai dengan kesepakatan konsolidasi dan diikuti seluruh organisasi mahasiswa Universitas Udayana," kata Arma ketika dihubungi Tempo pada Senin, 31 Maret 2025.
Arma mengatakan lokasi dan waktu pelaksanaan aksi masih dibahas secara internal. Dia menyebutkan organisasi mahasiswa masih melakukan konsolidasi.
Rektor Universitas Udayana Sebut Kerja Sama dengan TNI Bukan Militerisme
Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana mengatakan kerja sama kampusnya dengan TNI AD Kodam IX/Udayana tidak akan serta-merta membawa militerisme ke lingkup kampus. “Kerja sama ini tidak bertujuan untuk membawa praktik militer ke dalam dunia kampus,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 1 April 2025.
Dia menuturkan program kerja sama itu akan bersifat edukatif dan partisipatif. Dia mengklaim pelaksanaan kerja sama itu tidak akan mengganggu independensi kampus dan akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Kami ingin meluruskan bahwa kerja sama ini tidak akan mengintervensi ruang akademik atau kebebasan berpikir di kampus,” kata dia.
Sudarsana juga menjelaskan soal poin pelatihan bela negara yang banyak dinilai menjadi pintu masuk militerisme ke kampus. Menurut dia, pelatihan bela negara akan bersifat pendidikan karakter seperti pemberian kuliah umum dari tokoh TNI tentang kebangsaan.
Pelatihan itu, kata dia, bertujuan membangun kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. “Pelatihan bela negara bersifat non-militeristik,” tuturnya.
Dia menyebutkan Universitas Udayana tetap terbuka dan menghargai setiap kritik yang masuk berkaitan dengan program kerja sama tersebut. Dia juga membuka ruang dialog untuk mendiskusikan persoalan ini, termasuk dengan para mahasiswa.
Pilihan editor: Respons atas Silaturahmi Didit Prabowo ke Rumah Megawati dan Jokowi Saat Lebaran
