GOOTO.COM, Jakarta - Pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan insentif mobil listrik berbasis baterai (BEV) pada akhir 2025. Langkah tersebut diambil demi mendongkrak penjualan EV yang dinilai masih sepi peminat.
Iklan
Pada April 2025, penjualan BEV baru mencapai 23 ribu unit, jika dihitung dalam satu tahun hanya mencapai 63 ribu unit. Jumlah itu masih jauh di bawah target kuantitatif produksi BEV dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2022 yang mencapai 400 ribu unit. Pada 2030 dan 2040, produksi BEV ditargetkan mencapai 600 ribu unit dan 1 juta unit.
Pengamat Otomotif LPEM-UI Riyanto mengatakan bahwa industri mobil mengalami resesi, lantaran penjualan turun dalam dua tahun beruntun.
"Jadi, ibaratnya industri mobil sudah jatuh tertimpa tangga. Oleh sebab itu, industri mobil terutama ICE yang stagnan membutuhkan insentif," ujarnya dalam diskusi 'Menakar Efektivitas Insentif Otomotif' di Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025.
Lebih lanjut Riyanto menjelaskan pasar mobil, terutama ICE, dinilai turun stagnan sejak 2013, dan mengalami kenaikan setelah diberikan insentif pada 2021 dan terjadi penurunan kembali di 2022.
"Kita mungkin perlu melihat kembali struktur pajak. Mungkin struktur pajak kita yang terlalu banyak," ia menambahkan.
Pemerintah juga mengkaji pemberian insentif untuk produk otomotif berteknologi lain, seperti hybrid electric vehicle (HEV) hingga hidrogen. Perluasan insentif ini diperlukan untuk menggairahkan pasar mobil yang turun dalam dua tahun terakhir.
"Dalam jangka pendek, perlu kebijakan fiskal seperti saat pandemi, entah itu diskon PPN atau PPnBM untuk menyelamatkan industri dari krisis. Hal yang penting adalah harga kendaraan turun,” tambah Riyanto.
Selain itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga mendukung pemberian insentif pajak mobil, karena bisa menjadi obat mujarab untuk menaikkan penjualan mobil dalam jangka pendek. Hal tersebut sudah dibuktikan pada 2021.
Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan fakta bahwa mobil di harga tertentu bukan lagi barang mewah, melainkan dipakai untuk mencari nafkah. Dengan begini, pengenaan PPnBM ke mobil-mobil tertentu bisa dikaji ulang.
“Intinya, otomotif membutuhkan kebijakan long term,” ujar Kukuh.
Gaikindo juga menyerukan evaluasi kebijakan insentif otomotif yang bisa berdampak jangka panjang dan memastikan target yang dicanangkan tercapai. Sebagai contoh, target produksi BEV pada 2030 mencapai 600 ribu unit.
"Indonesia jangan hanya fokus ke satu teknologi. Artinya, pemerintah jangan menutup mata ke mobil hybrid, yang kini juga dilirik di Cina. Sebab, pada prinsipnya, teknologi otomotif berkembang cepat, sehingga kebijakan harus fleksibel dan bermanfaat," tutup Kukuh.
Pilihan Editor: Chery Tiggo 8 CSH Resmi Dijual, Harganya Rp 499 Juta
