MENJELANG Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), para kiai sepuh (masyaikh) berkumpul di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri pada Sabtu 20 Juni 2026. Mereka menyampaikan dua usulan penting untuk Muktamar NU 2026 terkait AHWA dan pasal rangkap jabatan.
Jubir forum masyayikh, KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar mengatakan bahwa forum masyaikh ini dihadiri langsung oleh 13 kiai sepuh NU se-Indonesia. Mereka menyoroti sejumlah kabar yang beredar terkait draf peraturan organisasi yang akan diusulkan pada Muktamar yang akan datang.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pertama, soal syarat dan mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang akan memilih Rais Aam. Para masyaikh meminta agar usulan penambahan syarat calon anggota AHWA harus pengurus syuriyah dan didasarkan representasi kewilayahan harus dibatalkan.
“AHWA harus dikembalikan sebagai forum ulama yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan keulamaan di lingkungan NU. Regionalisme atau representasi wilayah justru merusak esensi dasar dari lembaga AHWA itu sendiri,” kata Gus Kautsar, sapaan akrabnya.
Kemudian, para masyaikh juga menyoroti usulan pengubahan pasal terkait rangkap jabatan politik. Beredar kabar yang menyatakan adanya usulan klausul pelonggaran pasal tersebut agar pengurus NU tertentu bisa memegang posisi strategis meski memiliki jabatan politis.
“Demikian juga, usulan pengubahan larangan rangkap jabatan politik juga harus dibatalkan,” lanjut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri itu.
Gus Kautsar menambahkan, para masyayikh juga berharap agar Muktamar NU 2026 diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah, tradisi, serta mata rantai keilmuan yang selama ini menjadi sumber kekuatan Nahdlatul Ulama. Mereka juga berharap agar seluruh peserta menjaga ketertiban, akhlak, adab musyawarah, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan jam’iyah.
“Para masyayikh meyakini bahwa penghormatan kepada ulama, penguatan peran pesantren, dan terjaganya persatuan merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama untuk terus menjalankan khidmahnya bagi agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan,” ucap Gus Kautsar.
Sebagai informasi, tercatat 13 kiai sepuh yang menghadiri langsung forum ini. Antara lain, Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Ploso, KH. Nurul Huda Jazuli; Pengasuh PP Lirboyo Kediri, KH. Anwar Manshur dan KH. A Kafabihi Mahrus; Pengasuh PP An Nawawi Tanara Banten, KH. Ma'ruf Amin; Pengasuh PP Al-Tsaqafah Jakarta, KH. Said Aqil Siroj.
Selanjutnya, Pengasuh PP Wali Songo Situbondo, KH. R. Muhammad Khalil As'ad; Pengasuh PP Al Anwar Sarang, KH. Abdullah Ubab Maimoen; Pengasuh PP Al-Kautsar Medan, KH. Ali Akbar Marbun; Pengasuh PP Al-Itqan Tlogosari, KH. Ubaidillah Shodaqoh; Rais Syuriah PWNU Kaltim, KH. Ali Kholil; Pengasuh PP Ammanatul Ummah Surabaya, KH. Asep Saifuddin Chalim; Pengasuh PP Qotrotul Falah Banten, KH. Ah. Syatibi Hambali, dan Rais Syuriah PWNU Yogyakarta, KH. Mas'ud Masduqi.
