Kendaraan Listrik Tetap Bebas Pajak dan Ganjil Genap di Jakarta

5 hours ago 1

PEMERINTAH Provinsi Jakarta memastikan tetap mempertahankan insentif fiskal bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pembebasan dari pembatasan lalu lintas ganjil genap.

Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan arah kebijakan daerah mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Setelah terbit SE Mendagri tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” kata dia dalam siaran pers, Selasa, 5 Mei 2026.

Lusiana menyebut kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi di Jakarta. Ia menilai insentif fiskal diperlukan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem energi bersih di tingkat daerah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap tetap diberlakukan. Kebijakan ini dinilai relevan untuk mendukung pengendalian polusi udara dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi.

“Kami mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Ini bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” ujar dia.

Syafrin menambahkan pengembangan kendaraan listrik perlu ditempatkan dalam kerangka mobilitas perkotaan yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya penguatan transportasi publik dan konsistensi kebijakan lingkungan agar target pengurangan emisi dapat tercapai secara bertahap.

Read Entire Article
Bogor View | Pro Banten | | |