Kasus Eks Kapolres Ngada Mandek, DPR Diminta Turun Tangan

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memantau dugaan pencabulan anak oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Pasalnya kasus ini mandek kurang lebih dua bulan di tahap pengerjaan berkas perkara.

“Aliansi Peduli Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Komisi III DPR RI untuk mengawasi dan mengawal proses hukum AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukmaatmaja, eks Kapolres Ngada,” kata Asti Laka Lena, Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) NTT, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di gedung parlemen, Selasa, 20 Mei 2025.
 
Asti menyorot penanganan kasus tersebut yang saat ini masih belum sampai ke tahap pelimpahan berkas kepada kejaksaan atau P21. “Sampai saat ini berkas perkaranya masih bolak-balik di Kepolisian Daerah NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT sejak awal Maret 2025, jadi sudah lebih dari dua bulan,” ujarnya.
 
Istri dari Gubernur NTT itu mendesak agar proses hukum dijalankan transparan, akuntabel, dan tidak tunduk pada kekuasaan struktural pelaku. Ia berharap tersangka dijatuhkan hukuman penjara maksimal dan hukuman kebiri kimia. Selain itu ia meminta agar korban, keluarga korban, dan saksi dilindungi.
 
Ketua Komisi Hukum DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan keresahannya karena kasus ini tak kunjung selesai. “Seharusnya enggak sulit, ini perkara yang bisa dengan cepat diproses sampai ke persidangan dan dihukum hukuman yang paling berat terhadap pelaku ini,” katanya.
 
Ia berjanji Komisi Hukum akan mengawal kasus tersebut. DPR berencana memanggil Kapolda dan Kajati NTT, juga Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), untuk rapat di gedung DPR pada Kamis, 22 Mei mendatang. “Kita akan kawal terus,” ujarnya.
 
Habiburokhman juga berjanji Komisi Hukum akan mengirim tim tenaga ahli untuk memantau sidang secara langsung saat kasus ini mencapai meja hijau.
 
Adapun polisi telah menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka pencabulan anak di bawah umur. Komisi Kode Etik Polri juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepadanya.
 
Fajar disebut terbukti bersalah karena melecehkan, merekam, dan mencabuli anak di bawah umur saat menjabat sebagai Kapolres Ngada. Ia juga terbukti mengonsumsi narkotika.
 
Kasus eks Kapolres Ngada itu terbongkar setelah Kepolisian Australia melapor ke Divisi Hubungan Internasional Polri ihwal adanya video pencabulan anak yang diunggah ke situs pornografi. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa video tersebut diunggah dari Kota Kupang.
 
Kepolisian Daerah NTT kemudian menyelidiki kasus tersebut, hingga ditemukan keterlibatan seorang perempuan berinisial “F” yang diduga berperan sebagai penyedia anak di bawah umur untuk AKBP Fajar.