PRESIDEN Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Posisi Agus itu sebelumnya dipegang oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sejak masih menjadi menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi.
Penunjukan Agus tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 yang diteken pada 12 Mei 2026. "Ketua: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," tulis isi Perpres tersebut yang diunduh dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg) pada Ahad, 31 Mei 2026.
Komite bertugas mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan, khususnya jika terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Proyek itu juga dikenal sebagai kereta Whoosh.
Perpres terbaru juga mengatur bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komite Kereta Cepat. Sementara anggota Komite terdiri dari sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait.
Di antara menteri yang menjadi anggota Komite adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selain itu Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara juga tergabung dalam Komite.
Jabatan ketua Komite Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelumnya diemban oleh Luhut Binsar Panjaitan. Luhut ditunjuk oleh Presiden saat itu Joko Widodo untuk mempimpin komite tersebut melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2021.
Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan proses negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh antara Indonesia dan Cina akan segera selesai. “Solusinya sudah ada dan itu kan akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak Cina,” kata Rosan di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
Rosan mengatakan pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Menteri Keuangan sudah melakukan pertemuan membahas restrukturisasi utang Whoosh. Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan fine tuning restrukturisasi utang Whoosh. Nantinya, skema restrukturisasi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur.
