TEMPO.CO, Yogyakarta - Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei, demonstrasi mahasiswa dan aktivis di Yogyakarta mengusung tema menolak militerisme dan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT.
Terdapat sejumlah kelompok pengunjuk rasa yang bersiap berdemonstrasi dengan rute aksi yang berbeda. Jogja Memanggil misalnya menggelar demonstrasi dengan titik berkumpul di taman parkir Abu Bakar Ali dan berjalan menuju Titik Nol Kilometer. Jogja Memanggil beranggotakan mahasiswa dan aktivis yang selama ini kerap memprotes berbagai kebijakan pemerintah misalnya pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.
Koordinator aksi Jogja Memanggil Marsinah mengatakan aksi May Day kali ini menyerukan buruh bersatu melawan kapitalisme, militerisme, dan kolonialisme. Tema menolak militerisme, kata dia diusung karena relevan dengan gerakan menolak UU TNI yang terus meluas. “Tentara yang merangsek ke sawah-sawah, sekolah, makan bergizi gratis, dan pikiran harus dilawan,” kata Marsinah, Rabu, 30 April 2025.
Belum lama ini tentara mendatangi sejumlah kampus dalam berbagai kegiatan mahasiswa. Contohnya TNI yang mendatangi konsolidasi nasional mahasiswa di Universitas Indonesia pada 16 April 2025 dan kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025. TNI juga mendapatkan kritik dari mahasiswa karena bekerja sama dengan Universitas Udayana. Kedatangan tentara di sejumlah universitas mereka anggap sebagai pengawasan mahasiswa yang vokal menyuarakan penolakan UU TNI.
Selain itu, mereka juga menentang tentara yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar untuk memberikan wawasan bela negara dan terlibat dalam proyek makan bergizi gratis. Selain memprotes militerisme, demonstran juga mengusung pengesahan RUU PRT. DPR dan pemerintah tak kunjung mengesahkan RUU PRT yang sudah berjalan selama 21 tahun. “RUU PPRT selama 21 tahun digantung. Jadi janji palsu DPR dan pemerintah,” kata Marsinah.
Pengunjuk rasa juga menentang kekerasan tentara dan penjajahan terhadap warga Papua Barat, pemutusan hubungan kerja massal yang berdampak terhadap buruh perempuan. “Satukan kekuatan melawan rezim militeristik yang mulai merangkak perlahan,” katanya.
Pilihan Editor: Bahaya Revisi Kilat Undang-Undang TNI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
