TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan santer terdengar. Menurut dia, yang memiliki hak melakukan kocok ulang kabinet adalah Presiden Prabowo Subianto.
Dia pun mengklaim tidak mengetahui dirinya akan direshuffle atau tidak. "Wah itu itu haknya presiden. Tanya presiden ya," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budi baru selesai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan selama 3 jam. Budi mengaku tidak ditegur dalam pertemuan itu. "Kami justru dikasih minum air kelapa dikasih sampai 2 gelas," kata dia.
Dia mengaku tidak ditegur atas berbagai pernyataannya yang menuai kontoversi publik. Salah satu pernyataan itu pria celana jeans ukuran 33 berpotensi lebih cepat meninggal dunia. Budi justru berkelakar isu teguran itu berasal dari wartawan. "Itu kata wartawan, bukan kata saya," kata dia.
Selain itu, Menteri Kesehatan di era Joko Widodo dan Prabowo Subianto tersebut menyatakan besaran gaji juga bisa menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang.
"Kalau dia enggak sehat dan pintar tidak mungkin gajinya Rp 15 juta, pasti Rp 5 juta," kata Budi Gunadi dalam sebuah forum diskusi tentang Visi Kesehatan Era Prabowo di Jakarta, Sabtu, 17 Mei 2025. "Nah sekarang tantangannya gimana caranya menaikkan dari Rp 5 juta ke 15 juta di 2045.
Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet hanya spekulasi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto yang berhak menentukan reshuffle kabinet Merah Putih.
"Orang yang di luar nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
Dia mengatakan, Prabowo dapat melakukan reshuffle kapan saja. Selama Prabowo belum mengumumkan, isu reshuffle hanya aspirasi dari masyarakat.
"Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," kata dia.
Hasan mengatakan, Prabowo memiliki penilaian yang objektif dan menyeluruh untuk melakukan reshuffle. Penilaian melihat dari kelebihan dan kekurangan kabinet.
"Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh," kata dia.
Dia pun mengatakan, reshuffle berpeluang terjadi. Namun, dia kembali menegaskan, Prabowo yang menentukan siapa dan kapan waktu reshuffle. "Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," kata dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengancam akan menyingkirkan pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada undang-undang dari pemerintahannya. Kepala negara juga mengingatkan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan amanat pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025. Awalnya, Prabowo menyindir sikap para elite bangsa yang memegang jabatan penting wakil rakyat. Sebab ia masih melihat terlalu banyak korupsi dan manipulasi di tubuh pemerintahan.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
