DIREKTUR Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan penempatan gerbong khusus perempuan kereta rel listrik atau KRL mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan. “Kita tidak membedakan dari tingkat keselamatan tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki,” kata Bobby, di Stasiun Bekasi Timur, Rabu, 29 April 2026.
Ia mengatakan, PT KAI selama ini mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses bagi penumpang perempuan. Ia mengatakan, fungsi gerbong khusus bukan mencerminkan perbedaan tingkat keselamatan penumpang berdasarkan gender.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Bobby menjelaskan, pemisahan gerbong antara umum dan khusus perempuan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek. Pertama adalah sebagai upaya mencegah kekerasan terhadap penumpang perempuan.
Aspek kedua adalah memberikan kemudahan akses bagi perempuan. Aspek terakhir adalah memberikan keamanan lebih terhadap perempuan. “Kan lebih dekat dengan penjaga yang ada, maka dari ujung ke ujung,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul (PPPA) Choiri Fauzi mengusulkan evaluasi penempatan gerbong khusus perempuan di rangkaian KRL setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur.
Menurut dia, operator perlu meninjau ulang posisi gerbong perempuan yang saat ini berada di bagian depan dan belakang demi meningkatkan aspek keselamatan. “Kami mengusulkan gerbong perempuan ditempatkan di bagian tengah,” kata Arifatul di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Selasa, 28 April 2026.
Adapun gerbong laki-laki, menurut dia, dapat ditempatkan di bagian depan dan belakang rangkaian kereta. Arifatul menyampaikan usulan itu setelah melihat komposisi korban dalam kecelakaan tersebut. Menurut dia, mayoritas korban merupakan perempuan yang berada di gerbong khusus.
Berdasarkan keterangan PT Kereta Api Indonesia, penempatan gerbong perempuan di posisi saat ini bertujuan menghindari penumpukan penumpang. Namun, Arifatul menilai aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam evaluasi ke depan. “Keselamatan harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Selain mengusulkan evaluasi, Kementerian PPPA mendampingi para korban, baik dari sisi medis maupun psikologis. Pendampingan itu diperlukan karena sebagian korban mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
Arifatul mengatakan sejumlah korban mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan khusus. Menurut dia, kondisi itu menjadi catatan penting bagi kementeriannya untuk memperkuat perlindungan perempuan, termasuk dalam aspek transportasi publik.
