PEMERINTAH Australia dan Indonesia tidak hanya memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan transnasional, tetapi juga memperluas kerja sama dalam pengembangan pendidikan inklusif bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, mengatakan salah satu bentuk nyata kerja sama kedua negara di bidang tersebut dijalankan melalui program Inovasi yang berfokus pada pendidikan dasar.
“Salah satu contoh mengenai praktik kerja sama di bidang pendidikan inklusif yang paling nyata antara Australia dan Indonesia adalah Inovasi. Ini adalah sebuah program pembangunan yang berfokus pada pendidikan dasar, bagaimana anak-anak dengan disabilitas dapat ikut serta dalam sistem pendidikan umum khususnya di sekolah dasar,” ujar Gita Kamath kepada Tempo saat ditemui dalam Simposium Transnational Education (TNE) Connect di Hotel Westin Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Menurut Gita, implementasi terbaru program tersebut telah dijalankan di Provinsi Kalimantan Utara. Ia menilai pelaksanaan program berjalan efektif di wilayah tersebut.
“Inovasi bekerja dengan sangat baik di provinsi tersebut,” kata dia.
Selain program pendidikan dasar inklusif, Australia dan Indonesia juga telah lama bekerja sama melalui penyediaan beasiswa pendidikan Australia Awards Scholarship (AAS). Gita mengatakan program itu telah berjalan selama lebih dari tujuh dekade dan ditujukan tidak hanya bagi pelajar umum, tetapi juga kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas.
“Lebih dari 70 tahun Australia telah menyediakan beasiswa pendidikan, tidak hanya untuk pelajar dari kelompok umum, tapi juga untuk kelompok yang termarjinalisasi, termasuk para penyandang disabilitas agar dapat menempuh pendidikan di Australia,” ujar Gita.
Australia Business Champion for Indonesia, Profesor Jennifer Westacott, menyebut pendidikan inklusif menjadi salah satu program prioritas pemerintah Australia dalam kerja sama dengan Indonesia.
Menurut dia, konsep pendidikan inklusif tidak hanya ditujukan bagi kelompok disabilitas, tetapi juga bagi mereka yang memiliki hambatan ekonomi dan sosial dalam mengakses pendidikan tinggi.
“Terdapat lebih dari 60 persen siswa kami di Australia masuk di dalam program pendidikan inklusif, terutama di universitas tempat saya bekerja yaitu Western Sydney University. Kami bangga telah menjadi leader di bidang ini,” ujar Westacott.
Ia menambahkan keberagaman dalam pendidikan tidak hanya dipahami dari latar belakang budaya atau asal daerah, tetapi juga mencakup kondisi fisik dan berbagai hambatan yang dimiliki peserta didik.
“Bagi kami keberagaman itu tidak hanya mengenai asal-muasal, tapi juga keberagaman latar belakang, termasuk kondisi fisik dan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh siswa dengan disabilitas,” kata dia.
Upaya pengarusutamaan pendidikan inklusif juga dilakukan melalui penguatan strategi komunikasi di berbagai daerah. Salah satunya melalui pelatihan yang digelar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Sekitar 40 peserta dari organisasi penyandang disabilitas di Surabaya, Sidoarjo, dan wilayah sekitarnya mengikuti pelatihan strategi komunikasi untuk mendukung pendidikan inklusif di sekolah umum. Kegiatan tersebut mempertemukan organisasi penyandang disabilitas, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Direktur Inovasi Bidang Ekosistem Pendidikan dan Manajemen Subnasional, Handoko Widagdo, mengatakan pemenuhan akomodasi yang layak menjadi syarat penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif.
“Pemenuhan akomodasi yang layak merupakan sebuah prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan belajar yang setara dengan dukungan akomodasi yang layak, mulai dari alat bantu, penyesuaian pembelajaran hingga lingkungan yang accessible,” ujar Handoko di Hotel Aston Sidoarjo, Sabtu, 23 Mei 2026.
