MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat di tengah dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian. Menurut dia, momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 ditopang konsumsi rumah tangga, penyaluran tunjangan hari raya (THR), serta akselerasi belanja negara melalui realisasi stimulus yang mencapai Rp 809 triliun.
“Di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga solid,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis, 23 April 2026.
Dari sisi investasi, realisasi pada triwulan I 2026 tercatat Rp 498,79 triliun atau melampaui target, dengan pertumbuhan 7,22 persen secara tahunan (year-on-year). Penyerapan tenaga kerja juga meningkat menjadi 706.569 orang atau naik 18,93 persen yoy.
Menurut Airlangga, capaian ini mencerminkan kontribusi investasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi, termasuk peningkatan investasi di luar Pulau Jawa.
Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah volatilitas eksternal. Indeks PMI Manufaktur Maret 2026 berada di level 50,1 atau masih dalam fase ekspansi. Rata-rata PMI sepanjang triwulan I 2026 juga konsisten di atas level 50 dan dinilai kompetitif di kawasan ASEAN.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut, dengan cadangan devisa mencapai US$ 148,2 miliar. Adapun defisit APBN hingga Maret 2026 tercatat 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang disebut mencerminkan disiplin fiskal di tengah ekspansi belanja yang terukur.
Pemerintah, kata Airlangga, menegaskan komitmen menjaga Indonesia sebagai destinasi investasi yang prospektif. Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) yang dibentuk lewat Keppres Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah berupaya memastikan kebijakan yang diambil berdampak nyata terhadap kemudahan berusaha, termasuk melalui upaya debottlenecking hambatan investasi.
Selain itu, pemerintah menilai penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai bagian penting penguatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Penyesuaian ini diharapkan memberi kepastian hukum, meningkatkan efisiensi perizinan, serta mendorong daya saing investasi nasional.
Penyesuaian KBLI 2025 yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik mencakup pembaruan untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi baru, seperti sektor ekonomi digital dan kecerdasan artifisial, mitigasi perubahan iklim, model bisnis baru, serta penguatan sektor jasa keuangan termasuk bullion bank.
Untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha, Airlangga menyatakan pemerintah mengumumkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala BPS. Surat edaran ini menjadi panduan teknis operasional dalam penerapan penyesuaian kode KBLI tanpa merugikan kepentingan pelaku usaha.
Ia menjelaskan bahwa terdapat dua mekanisme dalam penyesuaian tersebut, yakni penyesuaian otomatis oleh sistem melalui integrasi antara Sistem Ditjen AHU dan OSS, serta penyesuaian yang dilakukan pelaku usaha apabila terdapat perubahan dalam anggaran dasar perusahaan.
Adapun Bank Dunia dalam publikasinya pada April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, atau pada Oktober 2026, World Bank memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen terhadap PDB.
