TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kerap menuai sorotan atas kebijakan yang dilakukannya khususnya bagi anak-anak sekolah. Mulai dari mengirimkan anak nakal ke barak militer, jam malam pelajar, hingga aturan masuk sekolah jam 6 pagi. Berikut 5 kebijakan Dedi Mulyadi terkait anak sekolah.
1. Masuk Sekolah Jam 6 Pagi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dedi Mulyadi menggagas pemberlakuan kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Kebijakan ini akan menjadi satu paket dengan regulasi jam malam bagi pelajar serta pembelajaran Senin hingga Jumat yang tertuang dalam surat edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik.
Dedi mengatakan kebijakan aktivitas belajar dimulai pukul 06.00 sudah pernah ia terapkan saat menjadi Bupati Purwakarta. Menurut dia, tidak ada persoalan dalam regulasi itu lantaran hari sekolah hanya Senin-Jumat. Rencana Dedi ini kembali menuai sorotan publik. Mulai dari organisasi masyarakat sipil, orang tua murid, hingga perkumpulan guru.
Dedi menilai kebijakan aktivitas pelajar di sekolah dimulai pukul 6 pagi bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda, khususnya untuk mendorong terwujudnya generasi Jawa Barat Gapura Panca Waluya. Adapun nilai-nilai yang tercantum dalam Gapura Panca Waluya di antaranya adalah yang berkarakter cageur (sehat), bageur (berbudi pekerti), bener (berintegritas), pinter (berpengetahuan), dan singer (cekatan).
"Mudah-mudahan para bupati/wali kota sama dengan Gubernur Jawa Barat," kata Dedi.
Kabar terbaru, pemberlakuan jam belajar untuk seluruh jenjang pada satuan pendidikan di Jawa Barat akan dimulai pukul 06.30, seperti dikutip dari akun Instagram @disdikjabar.
.
Perubahan masuk sekolah dari pukul 6.30 untuk selurung tingkap pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No: 58/PK.03/Disdik tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
2. Jam Malam Bagi Pelajar
Pada 17 Mei 2025, Dedi Mulyadi mengatakan tengah menyiapkan kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar di hari sekolah. “Saya akan berlakukan kebijakan, misalnya anak sekolah tidak boleh nongkrong di luar rumah setelah pukul 20.00 pada hari belajar. Ini penting untuk menjauhkan mereka dari potensi bahaya di luar rumah,” kata dia dikutip dari rilis Humas Jabar, Sabtu, 17 Mei 2025.
Dedi mengatakan, kebijakan tersebut untuk mendorong penegakan kedisiplinan bagi pelajar termasuk kepatuhan berlalu-lintas, serta pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Ia mengklaim, tren positifi sudah mulai terlihat di berbagai daerah di Jawa Barat.
3. Kirim Anak Berprestasi Ikut Pendidikan di Barak Militer
Dedi Mulyadi mengklaim perkiraan hasil evaluasi awal terhadap program pendidikan di barak militer menunjukkan capaian yang positif. Program yang selama ini dikenal ditujukan bagi anak-anak yang dianggap bermasalah itu, menurut Dedi, akan diperluas pesertanya pada gelombang selanjutnya, yakni juga untuk anak-anak berprestasi.
“Kalau dari hasil evaluasi sih, angkatan pertama ini menurut saya sudah baik,” kata Dedi kepada Tempo, Jumat, 23 Mei 2025. Evaluasi itu, ujar dia, sedang dikaji oleh para psikolog, akademisi, dan pelatih yang terlibat dalam program tersebut.
Dedi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan penyelenggaraan gelombang kedua untuk mengirim anak-anak berprestasi. Alasannya, agar anak yang berprestasi dapat merasakan pendidikan karakter yang sama seperti yang dijalankan oleh anak-anak bermasalah di gelombang pertama. “Nanti saya lihat. Bisa jadi anak berprestasi,” ujarnya tanpa merinci waktu pasti pelaksanaan tahap selanjutnya.
4. Siswa Dilarang Bawa Motor dan Telepon Genggam ke Sekolah
Dedi Mulyadi melarang siswa SD dan SMP untuk membawa motor dan telepon genggam atau handphone (HP) ke sekolah. “Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP,” kata dia selepas memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.
Khusus larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah juga ditujukannya pada siswa SMA yang belum cukup umur. “Itu kan Undang-Undang Lalu Lintas. Selama ini penegakannya tidak berjalan, kenapa, ada keraguan tindakan di lapangan,” kata Dedi Mulyadi.
5. Kirim Anak Nakal ke Barak Militer
Sepekan diberlakukannya kebijakan mengirim siswa sekolah ke 'barak militer', sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas sudah masuk barak terhitung sejak 1 Mei 2025. "Mereka semua ini sudah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jabar Siska Gerfianti dalam acara diskusi pendidikan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Zoom Meeting, Kamis, 8 Mei 2025.
Program mengirim anak-anak ke barak TNI dan Polri ini pertama kali diumumkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya pada Jumat, 25 April 2025.
“Saya mau buat program, anak-anak yang nakal di rumahnya nggak mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan, diserahkan ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di komplek militer dan komplek polisi. Setuju enggak?” katanya.
Dedi Mulyadi mengaku sudah menyiapkan anggaran pendidikan militer anak-anak tersebut selama enam bulan hingga satu tahun.
