TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia menggelar perundingan rahasia dengan Israel pada 2024 lalu.
Kabar tersebut menyebutkan bahwa perundingan itu dilakukan dalam rangka normalisasi hubungan kedua negara sebagai timbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” kata Yusril dalam keterangan resmi pada Kamis, 29 Mei 2025.
Pada kenyataannya, kata Yusril, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal. Selain itu, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik.
“Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.
Selain itu, isu ini memang ramai menjadi diskursus karena Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Indonesia tetap konsisten pada posisinya, yaitu mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Yusril.
Jauh sebelum kabar ini, isu normalisasi hubungan Indonesia dan Israel pernah mencuat pada 2023. Media Israel, Ynet, melaporkan pemerintah Israel dan Indonesia telah melakukan pembicaraan tentang normalisasi hubungan selama tiga bulan terakhir.
Menurut Ynet persis seperti sesumbar Yusril bahwa Israel akan menghentikan upayanya untuk menghalangi keanggotaan Indonesia di OECD, yang dikenal sebagai "klub negara kaya", sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan formal antara kedua negara.
Sebelumnya, Israel telah menghalangi upaya keanggotaan Indonesia di OECD dengan alasan kurangnya hubungan diplomatik.
Media Jewish Insider juga pernah mengabarkan isu normalisasi hubungan Indonesia dan Israel.
Menurut media tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Eli Cohen selaku Menteri Luar Negeri Israel saat itu telah menyetujui rancangan akhir perjanjian normalisasi hubungan kedua negara sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh, kata para sumber.
Saat itu, Israel dan Indonesia dikabarkan berencana mengumumkan normalisasi hubungan pada Oktober 2023, namun tergantung agenda Presiden Jokowi mengunjungi Gedung Putih di Washington D.C., Amerika Serikat.
Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini
