GUBERNUR Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pemotongan anggaran. Menurut dia, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap rencana pembangunan infrastruktur dan menghambat percepatan pembangunan di daerah.
“Kami mengalami pemotongan kurang lebih 60 persen dari total Dana Bagi Hasil (DBH). Secara total, dari 10 kabupaten/kota dan satu provinsi, pemotongan mencapai Rp 3,5 triliun. Ini menekan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di kabupaten/kota,” ujar Sherly saat membuka Musyawarah Daerah Partai Golkar Maluku Utara di Ternate.
Sherly menyebut Maluku Utara saat ini menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mencapai 34 persen. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum diikuti pemerataan kesejahteraan.
“Kalau kita turun ke daerah, masih banyak warga yang belum memiliki rumah layak, belum punya kamar mandi, biaya kuliah masih sulit, serta pendapatan petani dan nelayan masih rendah. Daerah kita sering disebut kaya, tetapi masyarakatnya belum sejahtera dalam arti yang sesungguhnya,” kata dia.
Ia berharap pada 2027 pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran daerah. Sherly menegaskan, meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kewenangan pemerintah pusat, dana bagi hasil (DBH) sebaiknya tidak dipotong.
“Ketika masyarakat bertanya apa manfaat sumber daya alam yang dieksplorasi, sementara jalan dan jembatan belum terkoneksi, kami harus punya jawaban,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan pemangkasan anggaran memaksa pemerintah daerah menyesuaikan program pembangunan dengan keterbatasan fiskal.
Menurut dia, sejumlah belanja non-esensial seperti perjalanan dinas dan rapat harus dikurangi. Pemerintah daerah juga melakukan penajaman prioritas dengan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor vital, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Jujur memang berat. Pemerintah daerah rata-rata harus melakukan penyesuaian. Meski begitu, kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” kata Rizal.
Pilihan Editor: Setelah Partai Tak Lagi Mengkritik Pemerintahan Prabowo
