TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) resmi merilis hasil riset tentang Koperasi Desa Merah Putih yang bakal diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2025. Hasil sigi itu menunjukkan ada 65 persen responden mengidentifikasi potensi korupsi dalam tata kelola Koperasi Desa Merah Putih.
“Program ini juga berpotensi memproduksi ketimpangan sistemik yang terjadi di desa,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar pada Rabu, 4 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, riset ini juga menemukan ada 76 persen perangkat desa menolak skema pembiayaan koperasi melalui pinjaman Bank Himbara yang dibebankan pada Dana Desa. Di sisi lain, ada juga 46 persen perangkat desa khawatir adanya konflik sosial dan 35 persen mencium kepentingan politik dalam pendiriannya.
“Temuan utama dalam penelitian ini adalah program Koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak resiko terjadinya penyimpangan, merugikan keuangan negara, dan mematikan inisiatif ekonomi yang ada di pedesaan,” kata Media.
Riset ini melibatkan 108 kepala desa di 34 provinsi. Celios juga melakukan wawancara mendalam terhadap seluruh responden. Studi ini menggunakan metode multi stage random sampling untuk pengumpulan data primer dari responden sepanjang 3-20 Mei 2025. Celios menerapkan prinsip anonimitas untuk menjaga privasi para responden.
Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
Prabowo juga memberikan tujuh arahan kepada Menteri Koperasi, termasuk menyusun model bisnis yang mengatur hubungan koperasi dengan pemerintah desa dan lembaga ekonomi lain di wilayahnya. Para menteri dan kepala daerah diminta bekerja sama secara aktif dan rutin melaporkan perkembangan kepada Presiden.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memperkirakan setiap Koperasi Desa Merah Putih akan membutuhkan minimal 25 orang tenaga kerja langsung. “Akan membutuhkan minimal 25 orang secara langsung,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Mei 2025. Calon pengurus koperasi menurut dia akan mengikuti pelatihan magang dengan komposisi 90 persen praktik dan 10 persen teori.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hingga kini sudah terbentuk sebanyak 9.835 koperasi desa. Jumlah ini akan terus bertambah menjelang peluncuran resmi Kopdes Merah Putih.
Selain itu, ada sekitar 130 ribu koperasi lama yang masih aktif dan rencananya akan diintegrasikan ke dalam Kopdes Merah Putih. Namun, keputusan apakah koperasi lama itu akan dilanjutkan atau diganti dengan yang baru, diserahkan kepada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Zulhas menjelaskan bahwa secara sosial, koperasi ini akan berperan sebagai pusat ekonomi di desa yang dikelola oleh Kopdes Merah Putih. Tujuannya kata Zulhas adalah untuk mempersingkat rantai distribusi, sehingga produsen bisa langsung menyalurkan barang ke koperasi desa.
Kopdes Merah Putih nantinya akan menyediakan kebutuhan pokok seperti pupuk, tabung gas, dan sembako, sekaligus menyalurkan bantuan pemerintah langsung ke masyarakat desa.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa modal awal pembangunan Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp 210 hingga 350 triliun. Setiap desa nantinya membutuhkan modal sekitar Rp 3 hingga 5 miliar per tahun, tergantung hasil asesmen di masing-masing daerah.
Modal awal ini akan bersumber dari dana desa, APBN, APBD, serta pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana desa menjadi salah satu sumber utama karena setiap desa di Indonesia mendapatkan alokasi dana dari APBN.
Himbara akan membantu pendanaan Koperasi Desa Merah Putih melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun. Pemerintah juga membuka opsi pinjaman ke bank karena jumlah dana desa di setiap wilayah berbeda-beda.
