TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Herzaky Mahendra Putra buka suara ihwal kabar pihak swasta kapok menggarap proyek infrastruktur pemerintah. Sebelumnya, kabar tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Menurut Herzaky, persoalan itu terjadi karena pembangunan infrastruktur terdahulu lebih banyak melibatkan badan usaha milik negara (BUMN). “Swasta ini kurang sekali porsinya. Malah, cenderung bukan utama, tetapi katakanlah menjadi sub board,” kata Herzaky saat ditemui media di Kemenko IPK pada Rabu, 4 Juni 2025.
Akan tetapi di era pemerintahan saat ini, Herzaky berujar, Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan dan memberi ruang lebih banyak kepada swasta untuk menggarap proyek infrastruktur pemerintah.
Pasalnya, menurut Herzaky, pemerintah memiliki banyak program pembangunan infrastruktur tetapi tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ini harus bekerja sama dengan pihak swasta,” ucap Politikus Partai Demokrat itu.
Menteri Dody sebelumnya menyampaikan bahwa pihak swasta merasa jera untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) saat berpidato dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatiFF) di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
“Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam KPBU),” kata Dody, dikutip dari Antara.
Dody menyebut kabar itu sebagai sinyal darurat yang harus segera ditindaklanjuti. Dia menilai apabila perusahaan swasta lokal merasa enggan untuk terlibat dalam proyek swasta, maka akan berdampak pada investor-investor lain.
“Jadi, apa yang kami bisa support, sehingga kemudian tidak ada kekapokan-kekapokan tersebut, karena tanpa teman-teman swasta juga kita dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, kami juga tidak bisa terlalu optimum,” ucap Dody.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe menuturkan bahwa banyak pengusaha domestik dan internasional yang merasa agak trauma setelah berinvestasi di proyek pemerintah.
Salah satunya akibat fragmentasi kebijakan dalam KPBU yang tidak seragam. Hal itu, menyebabkan proses yang berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang panjang. “Misalnya, saya dua setengah tahun di IKN (Ibu Kota Nusantara) belum ada satu pun yang pecah, padahal aturannya sudah disederhanakan oleh KPBU,” ujar Donny.
Donny mengatakan banyak pengusaha yang akhirnya mempertanyakan keberlangsungan kerja sama proyek yang dijalin dengan pemerintah. “Jadi, si pengusaha ini bertanya-tanya, kapan nih financial closing (tutup buku) bisa dilakukan, sehingga bisa kegiatan,” katanya.
Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel.
Pilihan Editor: Bengkak Utang Menjelang Akhir Jabatan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
