INFO TEMPO - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra melakukan monitoring penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan serta pembangunan hunian tetap pascabencana di Kota Padang pada Senin, 20 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kota Padang dinilai sebagai daerah percontohan yang berhasil mempercepat pemulihan pascabencana.
Monitoring tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Malvi Hendri.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam proses rehabilitasi rekonstruksi, pemerintah kota telah melakukan penyesuaian anggaran dan berkomitmen melaksanakan program secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dasbor pemantauan Satgas PRR Pusat yang mengukur 38 indikator, progres penanganan pascabencana di Kota Padang menunjukkan kemajuan yang signifikan dan terstruktur.
Adapun aspek yang menjadi bukti kualitas penanganan Kota Padang dapat dilihat dari pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara). Kota yang dipimpin Fadly Amran tersebut mengemban target pembangunan huntap terbesar di Sumatera Barat, yakni lebih dari 500 unit atau sekitar seperempat dari total target huntap di tingkat provinsi.
Melalui perencanaan, penyediaan lahan yang didanai TKD tambahan sebesar Rp 371,85 miliar, serta kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, target pembangunan hunian tetap tersebut terus berjalan. Di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, pemerintah menargetkan pembangunan 340 unit huntap. Saat ini, sebanyak 39 unit telah memasuki tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.
Selain itu, Kota Padang juga dinilai memiliki kinerja yang baik dalam penetapan dan penyaluran dana tunggu hunian, efektivitas distribusi bantuan sosial, pelaksanaan program pemulihan lahan sawah, serta rehabilitasi dan normalisasi sungai. Di sisi lain, Kota Padang menunjukkan solidaritas yang tinggi dengan mengalokasikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 5 miliar untuk mendukung pemulihan bencana di tiga kabupaten di Provinsi Aceh.
Capaian ini membuat manajemen penanganan bencana Kota Padang mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Tito Karnavian. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang menunjukkan hasil yang signifikan, baik dari sisi pencapaian target maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Bapak Mendagri sangat mengapresiasi Kota Padang dengan semangat solidaritasnya. Karena Kota Padang juga sebagai yang terdampak dan mendapatkan TKD tambahan, menyumbang ya, menyumbang ke provinsi yang terdampak berat di Aceh," kata dia di Padang pada Senin, 20 Juli 2026.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Padang dalam memanfaatkan TKD tambahan. Menurut dia, dari alokasi TKD tambahan sebesar Rp 371,85 miliar, persiapan yang dilakukan pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, termasuk untuk pengadaan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) yang akan dibiayai melalui skema tersebut.
"Maka nanti kami akan melihat apakah semuanya sudah tepat sasaran dan tentunya TKD tambahan ini bisa melakukan realisasi percepatan, karena sangat ditunggu oleh masyarakat," ujarnya.(*)
