MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purnawirawan) Djamari Chaniago menekankan tak ada perlakuan khusus bagi siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi. Perlakuan khusus itu bahkan tidak akan diberikan bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berkaitan dengan dua kasus korupsi yang ramai menjadi perhatian publik yaitu dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut Djamari, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan Djamari saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi,” tutur Djamari, dikutip dari keterangan tertulis.
Kata dia, Presiden Prabowo menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Djamari mengimbuhkan, “Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia.”
Oleh karena itu, dia meminta seluruh pejabat negara agar bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan.
Dalam kesempatan yang sama, Djamari juga menyinggung maraknya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa ruang digital harus dikelola dan dijaga bersama-sama. “Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama. Daerah yang ingin kita kuasai harus kita duduki, awasi, dan patroli. Kita harus hadir di medan itu, karena jika tidak, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” kata Djamari.
Lebih lanjut, Djamari meminta unsur Forkopimda untuk mempererat koordinasi guna mencegah konflik sosial. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat pemerintah, aparat, dan pemimpin daerah selalu menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan tugas. Alasannya, seluruh penyelenggara negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.
“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat,” kata Djamari.
