INFO TEMPO - Banjir dan tanah longsor kini kembali mengancam Provinsi Aceh. Penyebabnya tak jauh-jauh dari curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah tersebut selama sepekan terakhir. Dalam laporan yang diterima Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, salah satu wilayah yang kembali terdampak adalah Kabupaten Aceh Tengah.
Sejumlah titik telah terkena terjangan air bah yang mengusik kelancaran akses transportasi masyarakat. Belum lagi, terjadi pendangkalan di hampir seluruh sungai Aceh Tengah yang merupakan sisa jejak banjir pada November 2025 lalu turut memperparah situasi saat ini.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ruas jalan di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar serta Jalan Elak Enang-Enang via Weh Porak yang menghubungkan Takengon dengan Bireuen misalnya, terputus akibat luapan air yang terjadi pada 11 April 2026. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Ketol, di mana dua jembatan darurat mengalami kerusakan, jembatan darurat Bergang hanyut, sementara jembatan darurat Berawang Gajah roboh.
Terdapat juga kawasan permukiman, jalan raya, serta bangunan sekolah dasar turut terdampak banjir di Desa Atu Lintang dan Desa Bintang Kekelip, Kecamatan Atu Lintang. Selain itu, satu titik jalan dilaporkan mengalami longsor di Desa Jamur Konyel, Kecamatan Bintang.
Bencana susulan ini tentunya harus ditanggapi dengan gerak cepat. Sebab, Aceh baru saja dilanda kejadian dengan frekuensi yang cukup besar pada akhir November 2025 lalu. Kehadiran Satgas PRR menjadi kunci dalam penanganan di tengah kondisi hati masyarakat yang masygul. "Kita harus kerja keras lagi," kata Tito kepada jajaran Satgas PRR. Menandakan bahwa sebagai Ketua, ia tak ingin menyerah dan akan terus bekerja keras.
Di bawah komando Tito yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, akses jalan yang sempat terputus di Desa Jamur Konyel kini terus dilakukan pembersihan. Satgas PRR juga memasang jembatan Bailey pengganti jembatan darurat Bergang yang mengalami kerusakan berat, guna memulihkan kembali konektivitas masyarakat.
Penanganan secara keseluruhan juga akan dilakukan secara masif. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), alat-alat berat segera dikerahkan agar penanganan di lapangan dapat dipercepat dan hambatan dapat segera disingkirkan.
Di saat yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum turut melakukan pendataan terhadap infrastruktur sumber daya air yang terdampak. Hal ini menjadi dasar bagi Satgas untuk mendorong percepatan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.
Tak berhenti di situ, pemantauan situasi di lokasi bencana terus dilakukan. Bahkan, Satgas PRR merencanakan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sebuah ikhtiar untuk mengalihkan awan pembawa hujan, agar derasnya curah yang turun dapat dikendalikan dan tidak lagi menjadi ancaman yang berulang.
Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan surat kepada Gubernur Aceh mengenai potensi hujan lebat di 23 kabupaten pada 11 hingga 20 April 2026. Hal ini tentu menjadi alarm bagi seluruh pihak, baik Satgas PRR maupun pemerintah daerah, untuk segera bersiap agar kejadian yang seperti akhir tahun lalu tak kembali terulang.
Pembentukan Satgas PRR melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 merupakan langkah yang visioner. Dengan adanya satuan khusus ini, pemerintah memiliki kekuatan untuk melakukan respons cepat dalam menghadapi kondisi seperti tingginya curah hujan dan potensi banjir susulan di wilayah Sumatra. (*)
