PEMERINTAH mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan berbarengan dengan musim kemarau. Pemerintah menyiagakan satuan tugas darat dan udara, mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga menyiapkan strategi ketahanan air untuk mencegah kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan langkah tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026. Rapat diikuti jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, serta kepala lembaga terkait.
Menurut AHY, pemerintah mengantisipasi meningkatnya risiko karhutla di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan titik api. Berdasarkan pemetaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah yang perlu mendapat perhatian antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Kami ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca," kata AHY dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 29 Juli 2026.
Ia menjelaskan, operasi modifikasi cuaca tidak hanya diarahkan untuk membantu memadamkan titik api, tetapi juga menjaga ketersediaan air di bendungan, waduk, dan danau agar tetap aman selama musim kemarau.
Pemerintah juga berencana meningkatkan efektivitas OMC melalui pemanfaatan teknologi baru. Selain metode konvensional, AHY mengatakan penggunaan drone dan teknologi lain mulai dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan operasi tersebut.
"Metodologi OMC ini semakin berkembang. Tidak hanya menggunakan cara-cara konvensional, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi seperti drone agar lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Selain memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air nasional. AHY mengatakan Indonesia memiliki tantangan ketimpangan ketersediaan air karena sebagian wilayah mengalami surplus, sementara daerah lain rawan kekeringan.
Karena itu, pemerintah mengembangkan sejumlah skema seperti desalinasi air laut untuk wilayah kepulauan, penjernihan air payau, serta pemanfaatan sumber air lain yang disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah.
AHY mengatakan pemerintah akan terus mengandalkan pemetaan risiko yang dilakukan BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar mitigasi menghadapi cuaca ekstrem.
Dia mengatakan, langkah antisipasi tidak hanya difokuskan pada kekurangan air, tetapi juga untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. "Presiden Prabowo Subianto begitu concern dan memberikan direktif yang taktis kepada seluruh jajaran agar semuanya siap, termasuk pemerintah daerah," kata AHY.
