PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut hati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sama dengan partai-partai koalisi pemerintah. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyampaikan ini ketika berpidato pada acara puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Kamis malam, 23 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Prabowo, persaingan dan pertandingan adalah hal yang baik. “Kadang-kadang kita berpisah, enggak masalah. Nanti juga bergabung lagi. PDIP hatinya juga sebetulnya sama dengan kita. Coba, cek. Dari hatinya, sebetulnya sama. UUD 1945 yang bikin Bung Karno kok, Bung Hatta, ya, pendiri-pendiri bangsa kita. Hatinya itu sama,” ucap Prabowo.
Yang menjadi perbedaan, kata Prabowo, PDIP belum merumuskan rekomendasi seperti yang disusun oleh Ijtima Ulama. Adapun Prabowo menegaskan, kritik sebenarnya baik dan justru bisa menyelamatkan.
“Tapi, ada beda kritik dan caci maki. Iya, kan? Kritik dengan fitnah itu beda. Tapi, enggak ada masalah. Kalau kita benar, kalau kita jalankan kebenaran, kalau kita berada di jalan yang benar tidak ada masalah, kita akan terus kuat," tutur Prabowo.
Hampir dua tahun Prabowo Subianto menjalankan roda kekuasaannya, PDIP masih satu-satunya partai parlemen yang berada di luar kabinet. Awal Juli ini, arah politik PDIP dalam peta ketatanegaraan Indonesia pasca-Kongres VI kembali ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui sebuah surat internal.
Warkat dengan nomor surat 1275/IN/DPP/VII/2026 ini berisi pesan Megawati kepada para kader partai berlambang banteng moncong putih mengenai posisi mereka dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Megawati menyatakan, sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi. Menurut dia, demokrasi Indonesia bukan merupakan bentuk blok-blok kekuasaan, melainkan bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
Ia pun mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh bergerak ke arah pemusatan kekuasaan yang melemahkan mekanisme pengawasan dan koreksi. Demokrasi yang sehat, ujarnya, justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi keselamatan bangsa dan negara.
Bagi Megawati, tanpa kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat. “Dalam konteks itulah PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati dalam surat itu.
