Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memberikan aturan khusus bagi pengurus wilayah dan cabang di Papua dalam Muktamar NU ke-35. Kebijakan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kekhususan otonomi di Papua.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan kebijakan khusus tersebut merupakan keputusan rapat gabungan PBNU. "Seluruh wilayah dan cabang Tanah Papua sudah diputuskan dalam rapat gabungan diberi kebijakan khusus. Karena di sana ada otonomi khusus, maka kita beri yang namanya kebijakan khusus," kata dia di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat, 24 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pria yang karib disapa Gus Ipul itu menjelaskan, salah satu bentuk kebijakan khusus tersebut adalah memberikan keleluasaan bagi pengurus di Papua untuk mengikuti muktamar secara hibrida. Skema ini memungkinkan sebagian peserta mengikuti konferensi secara tatap muka, sementara peserta lainnya dapat bergabung secara daring apabila kondisi tidak memungkinkan seluruhnya hadir secara langsung.
"Jadi ada kemungkinannya boleh konferensi dengan hibrida, ada yang hadir secara offline, ada yang online. Itu seperti kebijakan khusus," tutur Saifullah.
Dia menegaskan kebijakan tersebut hanya berlaku bagi wilayah dan cabang di Tanah Papua. Langkah itu diambil agar seluruh tahapan menuju muktamar tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan situasi dan kondisi setempat.
Adapun Muktamar NU ke-35 akan digelar pada 27-30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan setiap lima tahun itu akan diikuti sekitar 3.300 pengurus wilayah dan pengurus cabang. Hasil forum ini akan menentukan arah dan program organisasi, serta menetapkan kepengurusan baru, termasuk Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Sejumlah nama calon Ketua Umum PBNU juga mulai beredar. Nama-nama itu di antaranya Ketua Umum PBNU saat ini, Yahya Cholil Staquf, selaku petahana. Kemudian mencuat pula nama Menteri Agama Nasaruddin Umar, pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Abdussalam Shohib, serta pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Muhammad Yusuf Chudlori.
Laporan Tempo berjudul "Timang-timang Calon Ketua PBNU" yang terbit pada 23 Juni 2026 menyebut beberapa di antara nama itu sudah menyatakan kesediaan secara terbuka untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Bahkan mereka sudah bergerilya untuk meraih dukungan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama.
