TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan proses pemberangkatan Jemaah haji gelombang pertama telah selesai. Dia menyebut total ada 482 kelompok terbang (kloter) yang telah terpusat di Makkah, Arab Saudi, untuk melaksanakan puncak ibadah haji 1446 Hijriah.
Nasaruddin memaparkan, 482 kloter itu terdiri dari 15.033 haji khusus dan 180.734 jemaah haji reguler. Dia menyebut sebanyak 105.085 jemaah atau sekitar 55 persen dari total Jemaah haji reguler merupakan Jemaah perempuan. Sementara 84.649 sisanya merupakan laki-laki. "Jadi mereka sudah menunaikan ibadah umrah, dan sekarang sudah di Mekkah untuk mengikuti puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina," kata dia dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 di Gedung kementerian Agama, Jakarta, Kamis, 29 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Imam besar Masjid Istiqlal itu mengatakan pemerintah Arab Saudi telah menetapkan 1 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada 28 Mei 2025. Sehingga, pelaksanaan puncak ibadah haji yakni wukuf di Arafah akan berlangsung pada 5 Juni 2025.
Menurut Nasaruddin, saat ini semua persiapan telah rampung dilakukan. Mulai dari penyediaan katering, tenda, hingga transportasi yang akan digunakan untuk ibadah nanti. "Insya allah kemah-kemah kita juga, nanti di sana itu tidak sepadat lagi dengan tahun-tahun yang lalu. Karena lebih dari 30 ribu jamaah kita sudah nginapnya di hotel," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Nasaruddin selaku Menteri Agama juga Ketua Amirul Hajj memimpin keberangkatan delegasi Amirul Hajj ke Mekkah pada Kamis siang. Rombongan pemimpin haji itu akan terbang menggunakan pesawat Garuda dan bertugas di Arab Saudi hingga 20 hari ke depan.
"Kami mohon doanya agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar seperti yang kita harapkan bersama," ucap Nasaruddin sesaat sebelum masuk ke dalam bus yang akan mengantarnya ke bandara.
Beberapa di antara sejumlah pejabat yang turut menjadi Amirul Hajj dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Menteri Perhubungan Dudi Purwa Gandhi, dan Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional (Purnawirwan) Dudung Abdurrachman.
