TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghelat agenda pembekalan bagi kepala dan wakil kepala daerah pemenang pilkada 2024. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mengatakan kegiatan pembekalan ini bertujuan menyeragamkan pemahaman mengenai agenda bersama partai.
Pilihan editor: Konflik Bersenjata TNI dan OPM Papua Memanas Lagi
Menurut Ganjar, para kepala daerah dari PDIP memiliki janji-janji politik yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Agenda pembekalan ini, ia melanjutkan, merupakan komitmen DPP PDIP dalam merumuskan berbagai permasalahan dan tantangan yang mungkin dihadapi para kepala daerah.
Ganjar memaparkan tiga topik utama yang menjadi hasil dari pembekalan yang berlangsung sejak Jumat, 16 Mei 2025 itu. Ketiganya adalah mengenai potensi daerah, tata kelola pemerintahan, dan juga agenda-agenda ciri khas PDIP. “Dan tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned dari masing-masing pengalaman yang telah kami bagikan,” kata Ganjar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ahad, 18 Mei 2025.
Ganjar melanjutkan, pembekalan kepala daerah juga membahas berbagai potensi daerah, dengan fokus pada pertanian, perdagangan, pariwisata, dan logistik berdasarkan pengalaman masing-masing daerah. Selain itu, kata dia, tantangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, alokasi keuangan, kapasitas fiskal yang berbeda di setiap kabupaten, kota, atau provinsi, serta konektivitas dan branding yang perlu dilakukan juga menjadi perhatian.
“Beberapa isu tentang dukungan industri atau UMKM mencuat dari berbagai diskusi, dan saya kira itu merupakan ciri khas pembelaan kami kepada masyarakat kecil,” tutur mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Kemudian, Ganjar mengatakan, dari sisi tata kelola pemerintahan, pembekalan mengerucut pada bagaimana para kepala daerah melayani masyarakat. Ia menyinggung soal pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan serta reformasi birokrasi yang dapat mengkonsolidasikan semua pihak untuk memperlancar pekerjaan.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). "Dan tentu optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan pengalaman dari daerah lain yang bisa kita sharing. Ini bertujuan untuk menyelesaikan keluhan umum terkait keterbatasan anggaran,” kata Ganjar.
Adapun topik ciri khas PDI Perjuangan berkaitan dengan sumber daya manusia. Salah satunya ialah mengenai pendidikan. Ganjar mencontohkan beberapa daerah, seperti Surabaya dan Semarang, telah berhasil mengembangkan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta.
“Jadi, kalau yang lain sudah memiliki sekolah negeri gratis yang merata, maka akses dari masyarakat yang bersekolah di swasta pun kita berikan jaminan yang sama,” ujar dia.
Kemudian, ada rumusan mengenai penanganan kemiskinan. Ganjar menyebut Banyuwangi sebagai contoh. Di sana, ujar dia, intervensi dilakukan mulai dari pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan, hingga intervensi terhadap peralatan anggaran.
Pilihan editor: Koalisi Duga Satgas Habema Langgar Hukum Perang di Sugapa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
