KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) melaporkan per 31 Mei 2026 pemerintah sudah menarik utang baru sebesar Rp 386 triliun. Angka tersebut sebesar 46,4 persen atau hampir separuh dari total penarikan utang pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp 832,2 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini.
Berdasarkan data Kemenkeu penarikan utang pemerintah diimbangi pembiayaan non-utang yang minus Rp 6,5 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran sampai Mei mencapai Rp 379,4 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan angka ini masih wajar mengingat keseimbangan primer yang mencatatkan surplus.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Pembiayaan berlangsung normal karena kesembangan primernya (surplus) Rp 58,6 triliun,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN bulanan di kantornya, Jumat, 5 Juni 2026.
Adapun pembiayaan anggaran digunakan untuk menambal defisit APBN yang tahun ini ditargetkan Rp 689 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan telah mencapai 55,1 persen dari target tersebut.
Bendahara Negara itu memastikan strategi pembiayaan tetap terjaga di tengah gonjang-ganjing pasar keuangan saat ini. “Penggemar SUN (Surat Utang Negara) kita masih cukup banyak dan tidak ada kehilangan yang kepercayaan kepada Surat Utang Negara kita,” kata Purbaya.
Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 atau UU APBN Nomor 17 Tahun 2025, pembiayaan utang tahun ini ditargetkan Rp 832,2 triliun. Angkanya naik dibanding target utang tahun lalu yang sebesar Rp 775,9 triliun.
Secara keseluruhan, posisi utang pemerintah berdasarkan data terakhir Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sampai 31 Maret 2026 telah mencapai Rp 9.920,42 triliun. Utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,22 persen dari keseluruhan.
Dari total pinjaman pemerintah saat ini, porsi utang dari SBN sebesar Rp 8.652,89 triliun. Sisanya, adalah utang yang berasal dari pinjaman senilai Rp 1.267,52 triliun.
