KETUA Tim Formatur Program Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyoroti pentingnya pengawasan peran kepala sekolah dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam evaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah berjalan hampir satu tahun.
Dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, pada Selasa, 9 Juni 2026, Nuh mengatakan kepala sekolah memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan setiap hari.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan pendampingan, pengembangan kapasitas, dan pemantauan kinerja kepala sekolah secara berkelanjutan, bukan hanya sesekali. “Monitoring terhadap kinerja, pendampingan terhadap kepala sekolah, pengembangan terhadap kepala sekolah dan seterusnya, ini bukan kegiatan yang kadang-kadang, tapi kegiatan yang terus-menerus secara berkala,” kata Nuh.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari keluaran (output), tetapi juga dampak yang dirasakan masyarakat. Menurut dia, evaluasi program perlu memperhatikan tiga aspek sekaligus, yakni bagaimana masyarakat melihat (seeing), merasakan (feeling), dan menalar (analyzing) manfaat program tersebut. “Meskipun tampaknya bagus sekali dan orang senang, tetapi kalau nalarnya tidak dapat diterima oleh kelompok tertentu, itu menjadi catatan,” ujarnya.
Selain itu, Nuh menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Ia meminta seluruh pengelola program tidak terlena dengan dukungan anggaran pemerintah dan tetap memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat maksimal. Menurut dia, hasil efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, melaporkan hingga 9 Juni 2026 sebanyak 59 dari 166 Sekolah Rakyat rintisan telah memperoleh akreditasi. Sebanyak 37 sekolah lainnya telah menjalani proses visitasi dan menunggu hasil penilaian, sedangkan 70 sekolah masih dalam tahap penjadwalan visitasi oleh Badan Akreditasi Nasional.
Robben juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 93 lokasi. Untuk mendukung operasional sekolah tersebut, Kemensos membutuhkan tambahan 33 kepala sekolah baru di luar 166 kepala sekolah yang saat ini sudah bertugas di Sekolah Rakyat rintisan. Selain itu, pemerintah juga membuka rekrutmen 5.127 tenaga kependidikan, 3.053 guru mata pelajaran dan kelas, serta 331 guru agama yang nantinya akan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kemensos.
