MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya peluang penurunan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menegaskan hal itu bukan berarti pemerintah akan memangkas alokasi dana program tersebut.
“Bukan pemangkasan, ya. Tapi dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait pelaksanaan MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini tengah menata ulang tata kelola pelaksanaan MBG, termasuk menghitung kembali kebutuhan anggarannya. Proses tersebut melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program serta Kementerian Keuangan.
Ia berharap evaluasi tersebut menghasilkan perhitungan yang lebih cermat dan akurat. “Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN,” ujar Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, hasil penataan tata kelola nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan besaran anggaran yang benar-benar dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG. Meski demikian, ia belum mengungkap lebih jauh besaran potensi pengurangan kebutuhan anggaran maupun faktor-faktor yang menjadi bahan evaluasi. “Dari proses penataan nanti akan bisa dihitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini,” kata Prasetyo.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG. Namun, nilainya kemudian disesuaikan menjadi Rp268 triliun.
Adapun Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp88,15 triliun. Angka tersebut meningkat 17,5 persen dibandingkan realisasi pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp75 triliun. Hingga akhir Mei 2026, program MBG telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat. Jumlah itu terdiri atas 48,9 juta siswa dan 14,3 juta non-siswa. Capaian tersebut naik tipis dibandingkan April 2026 yang tercatat sebanyak 62 juta penerima.
