Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) mengusulkan pemanfaatan dapur berbasis masyarakat sebagai alternatif penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Model yang diusulkan adalah DAHSAT (Dapur Anak Sehat Atasi Stunting), program yang sebelumnya dijalankan oleh BKKBN.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan, skema tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatasi kendala distribusi MBG di daerah yang sulit dijangkau. “Kami memberikan tawaran alternatif konsep khusus pelayanan MBG untuk daerah 3T. Barangkali model DAHSAT menjadi salah satu model yang perlu direnungkan,” ujar Wihaji saat dihubungi, Jumat, 12 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Meski demikian, Wihaji menegaskan usulan tersebut bukan berarti distribusi MBG melalui mobil dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi diperlukan. Menurut dia, layanan SPPG tetap dibutuhkan untuk menjangkau anak sekolah maupun kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, model dapur berbasis masyarakat yang telah lebih dulu berjalan dinilai layak dipertimbangkan sebagai pelengkap mekanisme distribusi yang ada.
Wihaji menjelaskan, skema DAHSAT memungkinkan keterlibatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menyalurkan makanan langsung kepada penerima manfaat. Sebab, jumlah penerima relatif sedikit dan lokasinya berdekatan, distribusi bahkan dapat dilakukan dengan berjalan kaki. “Jadi para TPK yang mengantar MBG. Bisa dengan jalan kaki. Kami pernah uji coba di Bogor, satu RT. Walaupun tidak terpencil, tetapi itu uji coba sistem,” ujarnya.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Wihaji dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri mengenai penyelenggaraan program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Kamis, 11 Juni 2026. “Sebenarnya ini untuk 3T. Dulu kami sering berdiskusi mencari solusi untuk daerah 3T dengan skema lain. Kami punya namanya DAHSAT,” kata Wihaji.
Dalam rapat yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan penataan ulang dan refocusing program MBG agar lebih tepat sasaran. Prioritas akan diberikan kepada kelompok 3B serta masyarakat di wilayah 3T.
Menurut Nanik, intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia sekolah dasar. Karena itu, kelompok usia tersebut menjadi fokus utama program. “Intervensi kita sebetulnya sejak usia kandungan satu bulan hingga 9 tahun atau sampai SD,” ujarnya.
Nanik menekankan, BGN akan memfokuskan distribusi MBG kepada kelompok prioritas tersebut agar program benar-benar memberikan dampak yang optimal. “Jadi 63 juta penerima manfaat ini berkualitas, benar-benar untuk 3B dan benar-benar untuk 3T,” katanya.
Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mendorong pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di masyarakat untuk memperluas layanan MBG, terutama di daerah yang masih tertinggal. Menurut Nanik, pendekatan kolaboratif dengan memanfaatkan sarana yang sudah ada dan dukungan berbagai pihak akan mempercepat perluasan layanan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pembangunan infrastruktur baru melalui APBN.
