BADAN Pusat Statistik atau BPS bersama Kementerian Kesehatan mendorong pelaku usaha sektor kesehatan berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Pendataan yang digelar setiap 10 tahun ini diharapkan mampu memotret perubahan aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Amalia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan pendataan lengkap terhadap seluruh aktivitas usaha di Indonesia, berbeda dengan survei yang menggunakan sampel. Karena itu, seluruh pelaku usaha ditargetkan tercatat.
“Karena ini sensus, targetnya 100 persen pelaku usaha harus tercatat secara tepat. Kalau masih ada yang belum tercatat, itu bukan sensus,” kata Amalia.
Ia menilai sensus menjadi krusial karena lanskap ekonomi terus berubah, termasuk di sektor kesehatan. Layanan yang sebelumnya didominasi tatap muka kini berkembang ke platform digital. Distribusi obat dan alat kesehatan pun mengalami transformasi seiring kemajuan teknologi.
Untuk mengakomodasi perubahan tersebut, BPS telah memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 agar jenis-jenis aktivitas ekonomi baru dapat tercatat.
“Seluruh perubahan ini harus diukur. Tidak ada dasar yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan ekonomi selain data yang lengkap dan akurat,” ujar Amalia.
Ia menyebut hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi semacam “general check up” bagi perekonomian Indonesia. Melalui data tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran terkini kondisi ekonomi nasional sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Khusus di sektor kesehatan, hasil sensus akan digunakan untuk melengkapi penyusunan Health Satellite Account yang tengah dikembangkan BPS bersama Kementerian Kesehatan. Selama ini pencatatan ekonomi kesehatan masih berfokus pada belanja, ke depan cakupannya diperluas hingga aktivitas ekonomi, investasi, dan perdagangan produk kesehatan.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, Kementerian Kesehatan telah menyerahkan data 89.511 pelaku usaha kesehatan kepada BPS, mulai dari skala besar hingga mikro.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak seluruh pelaku usaha kesehatan berpartisipasi aktif dalam pendataan tersebut. Ia menekankan peran asosiasi dan fasilitas layanan kesehatan penting agar pemerintah memiliki basis data yang memadai.
Budi menyebut sekitar 3.200 rumah sakit, 10 ribu puskesmas, 15 ribu klinik, 10 ribu dokter praktik mandiri, 12 ribu apotek, serta sekitar 6 ribu laboratorium kesehatan diharapkan ikut serta dalam Sensus Ekonomi 2026.
“Kalau data yang masuk salah, kebijakan yang diambil juga akan salah. Pastikan seluruh anggota ikut agar kita punya data yang benar dan bisa mengambil kebijakan yang tepat,” ujar dia.
Ia juga memastikan data yang disampaikan pelaku usaha akan dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Data tersebut, kata dia, diperlukan untuk menyusun regulasi yang mendorong pertumbuhan industri kesehatan.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi nasional ketujuh sejak pertama kali dilakukan pada 1986. Hasilnya dijadwalkan mulai dipublikasikan pada tahun depan.
