DIREKTUR Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan alasan perusahaan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green. Menurut dia, kebijakan tersebut dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Sebelumnya, Pertamina menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," kata Simon melalui keterangan video yang diunggah di akun resmi Pertamina, Kamis, 11 Juni 2026.
Simon mengakui kenaikan harga tersebut memicu perhatian masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa Pertamina tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat dalam menetapkan harga BBM nonsubsidi.
Di sisi lain, Simon memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, sedangkan BioSolar dipatok Rp 6.800 per liter sesuai ketentuan pemerintah.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp16.250 per liter dapat menimbulkan konsekuensi, terutama karena harga Pertalite tetap berada di level Rp 10.000 per liter.
Menurut Media, kondisi tersebut dapat mendorong konsumen Pertamax beralih menggunakan Pertalite. Akibatnya, permintaan terhadap BBM bersubsidi berpotensi meningkat dan membebani anggaran subsidi pemerintah.
"Dua pilihannya, konsumen tetap membeli Pertamax dengan harga lebih mahal atau beralih ke Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM membengkak juga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Juni 2026.
Media menilai pembatasan pembelian Pertalite melalui QR Code MyPertamina hanya akan efektif apabila tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya. Menurut dia, hingga kini masih ditemukan praktik penjualan Pertalite di luar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia juga mengkritik anggapan bahwa kenaikan harga Pertamax hanya berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Menurut Media, banyak pengguna Pertamax berasal dari kalangan kelas menengah, seperti pengemudi ojek daring, guru, hingga pekerja yang memilih menggunakan BBM dengan kualitas lebih baik untuk kendaraannya.
Media memperkirakan kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat semakin menekan daya beli kelompok kelas menengah dan masyarakat rentan. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpandangan bahwa dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas. "Karena Pertamax tidak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum," ujar Purbaya seperti dikutip dari Antara.
Namun, ekonom Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai cara pandang tersebut terlalu menyederhanakan kondisi di lapangan. Menurut dia, tidak semua pengguna Pertamax berasal dari kelompok masyarakat mampu.
Achmad menuturkan sebagian masyarakat memilih Pertamax karena mempertimbangkan kualitas bahan bakar, sementara sebagian lainnya kesulitan memperoleh Pertalite akibat adanya pembatasan pembelian. Selain itu, keterbatasan transportasi publik juga membuat masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi.
Karena itu, menurut Achmad, dampak kenaikan harga Pertamax tidak bisa diabaikan. Ia menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi juga dapat memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap harga barang dan jasa lainnya. "Saat harga Pertamax naik, ekspektasi harga ikut bergerak. Kenaikan harga tidak hanya datang dari stasiun pengisian bahan bakar umum, tetapi juga dari warung, pasar, atau bengkel."
